Rapat KUA-PPS, Eksekutif Minta Tambah Anggaran Rp 21,7 M

  • Whatsapp
Rapat KUA-PPS, Eksekutif Minta Tambah Anggaran Rp 21,7 M

Rapat KUA-PPS, Eksekutif Minta Tambah Anggaran Rp 21,7 M

ENREKANG,UPEKS.co.id – DPRD Enrekang gelar rapat perdana terkait pembahasan KUA-PPS Perubahan tahun
2019. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Enrekang, Senin (16/9/2019).

Bacaan Lainnya

Hadir, seluruh anggota DPRD Enrekang dan beberapa Pimpinan OPD terkait, termasuk Bappeda dan Bapenda
Enrekang.

Dalam rapat tersebut diusulkan penambahkan anggaran sebesar Rp 21,7 miliar. Namun Mustain Sumaele dari
partai Gerindra mempertanyaan besaran anggaran yang diusulkan oleh pihak Eksekutif.

Dia khawatir penambahan anggaran sebesar itu justru akan membuat pengeluaran semakin membengkak.

” Ini perlu dipertanyakan, jangan sampai kita terus menambah anggaran tapi justru akan mengakibatkan
pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan”. Kata Mustain.

Untuk itu Mustain meminta kepada Bapenda agar kembali merinci seluruh capaian pendapatan per Agustus 2019.
Hai ini bertujuan agar anggaran tahun ini tidak lagi devisit seperti tahun lalu.

” Saya ingatkan waktu kerja kita tinggal dua bulan lagi. Apakah Bapenda mampu mencapai target tersebut. Saya
minta besaran pendapatan harus diuangkap secara real bukan sekedar asumsi”. Tegas Mustain.

Dia bahkan mengingatkan apa kata Ketua Tim Evaluasi Provinsi Sulsel yang mengatakan Kabupaten Enrekang
akan Kolaps jika kondisinya selalu seperti ini.

Mustain khawatir jika target PAD Bapenda hanya asumsi semata. Apalagi ini sudah menjelang akhir tahun.
Mengingat target awal PAD hanya Rp 109 miliar, sementara permintaan usulan anggaran tambahan sebesar Rp
21,7 miliar. Jika demikian maka target yang akan dicapai diakhir tahun harus sebesar Rp130 miliar.

“Saya minta supaya usulan tersebut dipertimbangkan lagi. Karena saya yakin capaian PAD hanya sekitar 60  persen seperti tahun lalu karena kita efektif bekerja tinggal dua bulan lagi,” pungkasnya.

Kepala Bapenda Enrekang, Haleng Lajju mengatakan, hingga bulan Agustus 2019 PAD sudah mencapai 43,45  persen. Hal ini masih jauh dari realisasi. Namun Haleng yakin dan optimis bisa capai target PAD seperti yang  diusulkan tersebut.

Dia mengatakan salah satu faktor belum terkumpulnya pajak sesuai harapan adalah karena pihak Bank Sulselbar
belum menyetorkan Deviden ke Kas Daerah. Selain itu penagihan PBB baru dimulai pada bulan Agustus dan akan
jatuh tempo pada bulan 31 November 2019. Ini yang membuat Kepala Bapenda optimis akan capai target tahun inj.

“Pajak dan retribusi daerah kita upayakan agar bisa mencapai target, termasuk piutang-piutang yang belum  terbayarkan di tahun kemarin,” ujarnya.

Selain itu, capaian targer PAD saat ini juga sedang dilakukan melalui pungutan pajak pada rumah makan, tempat  hiburan, Cafe dan hotel melalui MPOS yang diinisiasi oleh KPK.

” Kami berharap program tersebut mendapat dukungan semua pihak. Sebab jika alat ini terpasang pada semua
rumah makan, hotel dan tempat hiburan seperti cafe dan lain sebagainya, saya yakin PAD kita akan meningkat”.  Kata Haleng.(Sry)

Pos terkait