ANEKA

Gakkumdu Bawaslu Sinjai Umumkan Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu

SINJAI, UPEKS.co.id—Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Sinjai
jumpa pers terkait hasil penanganan pelanggaran Pemilu, yang digelar di Aula Gakkumdu Bawaslu Sinjai,
beberapa waktu lalu.

Hadir Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Sinjai, Saifuddin, anggota Gakkumdu dari Penyidik Polres  Sinjai, Ketua Panwascam Sinjai Tengah, dan awak media.

Divisi Penegakan Hukum Bawaslu Sinjai, Saifuddin mengatakan, jumpa pers ini adalah hasil pembahasan kedua  tentang penanganan pelanggaran pemilu, yakni 3 temuan pelanggaran masing-masing yang merupakan temuan  dari Panwascam Sinjai Utara dan Panwascam Sinjai Tengah serta temuan dari Bawaslu Kabupaten Sinjai.

“Temuan kami yakni yang pertama dugaan pelanggaran pasal 521 junto pasal 280 ayat 1 poin (h) yang terlapornya  adalah caleg DPR RI Yuliani Paris dari Partai Amanat Nasional. Dalam sangkaan terlapor melalui hasil investigasi  Bawaslu Sinjai,” ujarnya.

Selanjutnya, dijadikan temaun hingga pengkajian, dan hasil pembahasan tesebut menyatakan dugaan kampanye  yang dilakukan YP di tempat pendidikan/kampus hal tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran  seperti yang disangkakan dalam pasal 521 junto pasal 280 ayat 1, sehingga kasus ini dihentikan,” paparnya.

Dugaan pelanggaran yang kedua, lanjut Saifuddin, kasus sangkaan pasal 494 junto pasal 280 ayat 3 yang  menyebutkan bahwa setiap aparatur sipil negara yang melanggar larangan yakni ikut serta sebagai tim kampanye  akan diancam dengan pidana hukum maksimal 1 tahun dan denda sebesar Rp 12 juta.

Hosting Unlimited Indonesia

Dari hasil kajian sangkaan tersebut bahwa terduga terlapor berinisial ADA telah memosting di media sosial  facebook yang mendukung salah satu caleg DPRD Provinsi, kesimpulan dari sangkaan tersebut kasus tindak  pidananya dihentikan, sedangkan untuk kasus pelanggaran tentang netralitas ASN, disiplin PNS dan kode etik  PNS, sehingga berkasnya kita rekomendasikan ke Komisi ASN untuk dibahas lebih lanjut.

Kemudian yang ketiga, kasus dugaan keterlibatan Kepala Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah berinisial MP  serta terlapor caleg DPRD Provinsi dapil Sinjai-Bulukumba berinisail MR dari Partai Nasdem dengan sangkaan  pasal 493 junto pasal 280 ayat 2 bahwa setiap pelaksana atau tim kampanye yang melibatkan aparatur sipil negara  akan dipidana penjara maksimal 1 tahun dan dengan Rp 12 juta.

Dari pembahasan yang dilakukan tim Sentra Gakkumdu atas sangkaan pelanggaran tersebut menyatakan bahwa  tidak memenuhi unsur sangkaan dalam pasal tersebut tadi sehingga kasus tersebut dihentikan,terangnya.

Lanjut Saifuddin untuk dugaan pelanggaran yang ke tiga, Saiffudin mengatakan untuk sangkaan pasal 490 UUD  Nomor 7 Tahun 2017 dengan terlapor MP Kepala Desa Bonto dinyatakan memenuhi unsur sangkaan pasal  tersebut, sehingga kasusnya dinaikkan ketahap penyidikan.

“MP dinyatakan telah melakukan pelanggaran sesuai dalam sangkaan pasal 490 UUD Nomor 7 Tahun 2017 yakni  barang siapa yang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa  kampanye akan di pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 juta,” katanya.

Usai jumpa pers tesebut, Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Sinjai menyerahkan semua alat bukti  pelanggaran yang memenuhi unsur pelanggaran ke pihak penyidik Polres Sinjai. (egy)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top