MAKASSAR, UPEKS – Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT) menggelar Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi yang dijadwalkan berlangsung 22 – 23 Agustus 2026 di Hotel Claro Makassar.
Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Pesantren Menuju Indonesia Emas 2045: Memperkuat Tata Kelola, Perlindungan Santri, Ketahanan Ideologi, Kemandirian Ekonomi, dan Transformasi Digital.”
Sekretaris PW Muslimat NU Sulsel, Hj. Mardyawati Yunus, Jumat (3/7/2026), mengatakan kolaborasi tersebut berawal dari gagasan DPP ICATT yang dinilai sejalan dengan visi dan program kerja Muslimat NU, khususnya di bidang pendidikan, kemasyarakatan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.
“Program yang ditawarkan ICATT sangat selaras dengan visi Muslimat NU yang ingin melihat penyelenggaraan pendidikan di pesantren berjalan semakin baik. Kami memang memiliki bidang khusus yang menangani pendidikan dan kemasyarakatan sehingga sangat tertarik untuk berkolaborasi,” ujarnya.
Menurut Mardyawati, rencanannya Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bakal tampil sebagai Keynote Speaker, dimana salah satu program dari Muslimat perlindungan anak dan pencegahan kekerasan dan menjadi perhatian utama.
Ia menjelaskan, Ketua PW Muslimat NU Sulsel Prof. Hj. A. Majdah M. Zain Muhyiddin membidangi perlindungan perempuan dan anak sehingga dinilai sangat relevan kolaborasi ini.
“Melalui kerja sama ini kami berharap dapat menghadirkan Menteri PPPA sekaligus Ketua PP Muslimat NU, Hj. Arifah Choiri Fauzi, sebagai narasumber agar isu perlindungan anak di lingkungan pesantren dapat menjadi perhatian bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP ICATT H. Mallingkai Ilyas mengatakan sarasehan ditargetkan diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, meski jumlah tersebut masih berpeluang bertambah melihat tingginya minat masyarakat.
Menurutnya, forum tersebut digelar sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pesantren, terutama meningkatnya kasus kekerasan terhadap santri dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan pesantren.
“Beberapa tahun terakhir berbagai kasus kekerasan, baik seksual, verbal maupun fisik, menjadi perhatian serius. Bahkan ada yang berujung pada korban meninggal dunia. Kondisi ini tentu mempengaruhi citra pesantren sehingga perlu dicari solusi bersama,” ujarnya.
Karena itu, ICATT akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian PPPA, Bank Indonesia, pengusaha nasional alumni pesantren, hingga pimpinan pondok pesantren yang memiliki praktik baik dalam pengelolaan lembaga.
Mallingkai menegaskan, forum tersebut tidak hanya membahas persoalan yang terjadi, tetapi juga merumuskan langkah mitigasi, pencegahan, serta sistem perlindungan santri yang berkelanjutan, termasuk mendorong implementasi program Pesantren Ramah Anak dan penyusunan mekanisme pengaduan serta standar operasional penanganan kasus kekerasan.
Menurutnya, DPP ICATT memiliki kedekatan emosional dengan dunia pesantren karena sekitar 96 persen anggotanya merupakan alumni pondok pesantren yang melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi Timur Tengah.
“Kami memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus berkontribusi memperkuat eksistensi pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pesantren selama ini telah menjadi pilar penting dalam mencetak generasi berakhlak, moderat, dan cinta tanah air.
Namun, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru, mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan, perlindungan santri, transformasi digital, pengembangan ekonomi pesantren, hingga penguatan moderasi beragama dan ketahanan ideologi.
Berbeda dengan seminar pada umumnya, Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi dirancang dalam format policy dialogue yang tidak hanya menghadirkan diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Panitia juga tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menghadirkan narasumber, di antaranya Menteri PPPA RI, Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Direktur Pencegahan BNPT RI, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulsel, pimpinan Bank Indonesia Sulsel, pengusaha nasional alumni pesantren, serta pimpinan pondok pesantren.
Selain sesi panel, kegiatan akan dilengkapi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tata kelola pesantren, perlindungan santri, penguatan ekonomi umat, transformasi digital, hingga strategi membangun citra positif pesantren di era digital.
Hasil FGD akan dirumuskan menjadi Rekomendasi Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi dan Deklarasi Makassar tentang Transformasi Pesantren Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai kontribusi pemikiran dalam mendukung penguatan pesantren menuju Indonesia Emas 2045.(*)
