MAROS, Upeks – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026 sebesar Rp41,5 miliar. Angka ini meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya senilai Rp40,5 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, menyebut kenaikan target PBB dipengaruhi oleh penyesuaian penilaian objek pajak tanah dan bangunan di sejumlah wilayah.
Menurutnya, banyak objek pajak yang sebelumnya tercatat sebagai tanah kosong kini telah berkembang menjadi kawasan terbangun, terutama perumahan, sehingga berdampak pada nilai pajak.
“Objek yang dulu masih berupa tanah kosong sekarang sudah berdiri bangunan, seperti perumahan. Kondisi ini tentu memengaruhi besaran pajak,” ujarnya, Senin (2/2/2026).
Selain penyesuaian penilaian, Bapenda Maros juga melakukan percepatan penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Tahun ini, distribusi SPPT telah rampung pada akhir Januari, lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya yang baru dilakukan sekitar April.
“Dengan penyebaran lebih cepat, masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk menerima dan melakukan pembayaran PBB,” jelas Ferdiansyah.
Ia berharap percepatan tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Untuk mendukung peningkatan kepatuhan, Bapenda Maros menyiapkan berbagai inovasi, mulai dari digitalisasi sistem pembayaran, penggunaan alat perekam transaksi pajak untuk pengawasan, hingga perluasan kerja sama dengan perbankan, termasuk layanan pembayaran secara daring.
“Kami memperkuat sistem digital dan pengawasan, serta membuka lebih banyak kanal pembayaran agar semakin mudah diakses masyarakat,” tuturnya.
Dari seluruh kecamatan di Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai tercatat sebagai penyumbang PBB terbesar. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan sejumlah objek pajak berskala besar, salah satunya Angkasa Pura.
Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam menegaskan peningkatan target PBB menjadi bagian dari strategi optimalisasi pendapatan asli daerah.
“PBB merupakan salah satu sumber pendapatan penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah,” pungkasnya. (alf)
