MAKASSAR, UPEKS.co.id— Pemprov Sulsel menjadi tuan rumah Bimbingan Teknis Operasionalisasi SP4N-LAPOR!, dan Pemanfaatan Data Pengaduan Wilayah Sulawesi Tahun 2026, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pengelola pengaduan dari seluruh pemerintah provinsi, serta kabupaten dan kota se-Sulawesi.
Bimtek tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan data pengaduan masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah.
Pranata Humas Ahli Madya Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, mengatakan bahwa pelaksanaan bimtek ini menjadi wujud komitmen Kemendagri dalam melakukan pembinaan, evaluasi kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan pada platform SP4N-LAPOR!.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat bagaimana pemerintah daerah menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat secara efektif,” katanya.
Ia juga menegaskan, keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pengaduan yang baik, merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri, khususnya Pusat Penerangan, atas kepercayaan menjadikan Sulsel sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.
Menurut Winarno, pengelolaan pengaduan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Aduan masyarakat, sambung dia, merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawal kualitas pelayanan dan kebijakan pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan pengelolaan pengaduan di daerah, termasuk di wilayah Sulawesi, masih perlu diperkuat, baik dari sisi diseminasi layanan, pemanfaatan data aduan, maupun kinerja pengelola SP4N-LAPOR!.
Karena itu, pelaksanaan bimbingan teknis ini dinilai sangat relevan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pengelola pengaduan di daerah.
Winarno menekankan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal Sulsel, yakni sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi, sebagai landasan etika dalam merespons pengaduan masyarakat.
Winarno menegaskan, setiap laporan merupakan amanah yang harus ditangani secara profesional, penuh empati, dan bertanggung jawab.
Ia menambahkan, pengelola SP4N-LAPOR! tidak hanya berperan sebagai operator aplikasi, tetapi juga sebagai penghubung utama antara masyarakat dan pemerintah.
Sisiplin waktu, kualitas respons, serta pemanfaatan data pengaduan sebagai bahan evaluasi kebijakan menjadi aspek krusial dalam pengelolaan layanan pengaduan publik.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo-SP Sulsel, Fitra, menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri, para narasumber, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Fitra berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan di wilayah Sulawesi.(eky)
