PANGKEP, UPEKS.CO.ID—Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Maccini Baji memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mendukung keselamatan pelayaran menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Kepala UPP Kelas II Maccini Baji, Johansyah, mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses meningkat signifikan menjelang masa puncak libur akhir tahun. Karena itu, penguatan PPID Pelaksana menjadi instrumen penting untuk memastikan layanan publik tetap responsif.
“Penguatan PPID Pelaksana kami dorong sebagai bagian dari implementasi tema nasional Zero Compromise for Safety. Prinsipnya jelas: setiap informasi harus tersaji tepat waktu, valid, dan mampu mendukung keselamatan pelayaran,” ujarnya.
Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, UPP Maccini Baji mengoptimalkan sejumlah kanal digital agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait jadwal kapal, alur pelayanan, hingga permohonan informasi publik secara daring. Mekanisme verifikasi dan klarifikasi turut dipercepat guna memastikan respons yang lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Peningkatan kinerja PPID Pelaksana dinilai turut berkontribusi langsung terhadap keselamatan pelayaran. Informasi yang cepat dan akurat membantu operator kapal dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang lebih aman, terutama saat terjadi lonjakan penumpang di periode libur akhir tahun.
Upaya ini selaras dengan arahan Kementerian Perhubungan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pilar keselamatan pelayaran. Selain penguatan PPID Pelaksana, UPP Maccini Baji juga meningkatkan pengawasan operasional kapal, kesiapan fasilitas pelabuhan, serta koordinasi dengan operator kapal, BMKG, Kesyahbandaran, dan instansi terkait lainnya.
“Kami memastikan seluruh layanan berjalan efisien dan aman. Tidak ada kompromi terhadap keselamatan,” tegas Johansyah.
Anggota Tim PPID Pelaksana, Muhammad Fatir, menyampaikan bahwa intensitas permintaan informasi publik biasanya meningkat tajam menjelang Nataru. Untuk itu, UPP menambah petugas khusus yang berfokus pada percepatan layanan PPID Pelaksana, termasuk penguatan kanal aspirasi dan pengaduan berbasis online.
“Melalui kanal pengaduan digital, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau masukan tanpa harus datang ke kantor. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti bersama unit teknis terkait untuk memastikan penyelesaian yang terukur,” jelas Fatir.(sah)
