Luwu Utara, Upeks.co.id — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama mitra pembangunan nasional dan internasional menggelar dialog yurisdiksi bertajuk “Mendorong Kakao Berkelanjutan di Indonesia Melalui Ketertelusuran dan Inklusi Petani.”
Kegiatan ini bertujuan memperkuat posisi kakao Luwu Utara sebagai komoditas unggulan yang berkelanjutan, legal, dan bebas deforestasi di pasar global, khususnya Uni Eropa.
Dialog yang berlangsung dua hari ini diselenggarakan sebagai bagian dari inisiatif Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems (SAFE)—program global yang didanai oleh Uni Eropa, Pemerintah Jerman, dan Belanda, serta diimplementasikan di 10 negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, kegiatan ini diketuai oleh Tropical Forest Alliance bersama Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan melibatkan berbagai pihak seperti PISAgro, Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Solidaridad, serta perwakilan Uni Eropa.
Sebagai salah satu sentra kakao nasional, Luwu Utara dipilih karena tingginya produktivitas dan keterlibatan multipihak dalam pengembangan kakao berkelanjutan. Pemerintah daerah sendiri menjadikan sektor ini sebagai prioritas pembangunan melalui visi “Kakao Lestari, Rakyat Sejahtera.”
“Komoditas kakao merupakan tulang punggung ekonomi Luwu Utara. Menyumbang 22% PDRB, sektor ini krusial bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekda Luwu Utara, Jumar Jayair Lussa.
Ia menambahkan bahwa kakao dari Luwu Utara telah digunakan oleh berbagai merek internasional dan masuk ke pasar Eropa dengan standar ketertelusuran dan keberlanjutan yang tinggi.
Dari sisi mitra internasional, Eloise O’Carroll, Program Manager Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, menyampaikan bahwa pasar Eropa terus membuka peluang besar untuk kakao berkelanjutan dari Indonesia.
Dengan nilai ekspor mencapai EUR 223 juta pada 2024, Uni Eropa—khususnya Belanda, Jerman, Estonia, Spanyol, dan Prancis—menjadi tujuan strategis bagi kakao Indonesia.
“Dengan komitmen Indonesia mengurangi deforestasi sebesar 56% pada 2030, kini saatnya Indonesia meningkatkan ekspor kakao berkelanjutan ke Uni Eropa,” ujar O’Carroll.
Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, yang hadir secara daring, menekankan pentingnya memperkuat pertanian dan perkebunan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah.
Sejalan dengan hal itu, Kementerian Pertanian melalui Direktur Hilirisasi Perkebunan, Sangkan M. Sitompul, menegaskan urgensi percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya Elektronik (e-STDB) sebagai langkah nyata menuju ketertelusuran.
“STDB adalah kunci untuk memastikan petani dapat masuk ke rantai pasok global. Percepatan e-STDB perlu sinergi dari petani, koperasi, sektor swasta, hingga pemerintah,” ungkapnya.
Dalam sesi penutupan, sebanyak 31 anggota kelompok tani dan 14 penyuluh dilatih mengisi formulir e-STDB. Sejumlah peluang kerja sama multipihak juga diidentifikasi, termasuk kolaborasi di area perhutanan sosial.
Yeni, Country Manager Solidaridad Indonesia, menyampaikan bahwa peningkatan koordinasi di tingkat kabupaten penting dilakukan untuk mempercepat e-STDB dan mengatasi tantangan petani, seperti akses terhadap benih, pupuk, bimbingan teknis, dan pembiayaan.
“Tujuan akhirnya adalah menjadikan Luwu Utara sebagai kabupaten pengekspor kakao berkelanjutan ke pasar Eropa, dengan memenuhi semua regulasi internasional,” tegas Yeni.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen lintas sektor, Luwu Utara kini melangkah lebih jauh dalam transformasi pertanian hijau—menjadi contoh daerah yang memadukan keberlanjutan, inklusivitas, dan daya saing global.(Mimi)
