Tahun Ini, Polda Sulsel Selamatkan Uang Negara Rp 43,2 M lebih

Tahun Ini, Polda Sulsel Selamatkan Uang Negara Rp 43,2 M lebih

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, berhasil menyelamatkan uang negara puluhan miliar selama tahun 2023.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Rauf mengatakan, penyelamatan uang negara tahun ini sebesar Rp 43,2 miliar lebih. Sedang tahun 2022, sebesar Rp 130, 51 miliar lebih.

Bacaan Lainnya

“Adapun pengembalian kerugian negara Rp 55,1 miliar lebih.

Penyelamatan secara penyelidikan sebesar Rp 40,9 miliar lebih, secara penyidikan Rp 2,3 miliar lebih. Total penyelamatan Rp 43,2 miliar lebih, ” ucap Helmi.

Helmi menyebut, sedang penanganan tindak pidana korupsi

tahun 2022 laporan polisi (LP) ada 56 dan selesai 59. Tahun 2023 LP Polda Sulsel 17 kasus dan Polres jajaran 33 LP.  Khusus Subdit Tipidkor Polda Sulsel menyelesaikan 20 dan Polres jajaran 26.

“Untuk tersangka sendiri untuk kasus korupsi pada tahun 2022 ada 96 orang dan tahun 2023 ada 68 tersangka, ” sebut Perwira Polri tiga bunga ini saat ditemui di Mapolda Sulsel, kemarin.

Helmi menerangkan, dari penanganan korupsi yang di lakukan Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, menjadi penilaian tersendiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Sehingga terang Helmi, Polda Sulsel menerima penghargaan dari KPK, sebagai Polda terbaik dalam pemberantasan korupsi di bidang penindakan tahun 2023. Polda Sulsel meraih Penghargaan terbaik 1, berdasarkan kriteria penilaian Satuan Kerja dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penghargaan tersebut lanjut Helmi, diterima langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Setyo Boedi Moempoeni Harso disela-sela acara Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2023, di Ruang Utama Istora GBK, Jl Pintu Senayan Jakarta.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan keberhasilan yang luar biasa diantara Polda lainnya. Penghargaan ini diterima Polda Sulsel berdasarkan penilaian oleh negara atau KPK, ” beber Helmi.(Jay)