Refleksi 2023, Sulsel Provinsi Pertama Tuntaskan NPHD hingga Inflasi Terendah

Refleksi 2023, Sulsel Provinsi Pertama Tuntaskan NPHD hingga Inflasi Terendah

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Sederet pencapaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak dipimpin Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin, terungkap dalam Dialog Paraikatte Refleksi 2023, yang digelar di Baruga Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu, 30 Desember 2023.

Mulai dari kesiapan dalam menghadapi Pemilu 2024, dimana Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga keberhasilan dalam menangani inflasi.

Bacaan Lainnya
 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat menjadi salah satu narasumber dalam dialog Paraikatte. Turut hadir sebagai pembicara lainnya, Wakil Asisten Teritorial Kasdam XIV Hasanuddin Letkol Arm Gatot Awan Febrianto dan Karo OPS Polda Sulsel Kombes Pol Bambang Wijanarko.

Dalam kegiatan itu, Winarno menyampaikan sejumlah program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak dipimpin Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin.

Pertama, dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Pj Gubernur Bahtiar langsung mendorong penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) di 24 Kabupaten/Kota, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.

“Dan Alhamdulillah, Sulsel termasuk provinsi (pertama) yang menyelesaikan NPHD di Indonesia,” ucapnya.

Kemudian, lanjutnya, Pemerintah Provinsi juga konsen terhadap program lainnya seperti Pengendalian Inflasi, Penanganan Stunting dan Gizi Buruk, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, Kemudahan Pelayanan Publik dan Investasi, Sinergi Program Prioritas Nasional dan Daerah, serta, Stabilitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

Winarno menjelaskan, untuk pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi setiap awal pekan mengikuti rapat secara daring melalui zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri dan stakeholder terkait. Sementara untuk penanganan stunting dan gizi buruk, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota telah meluncurkan aplikasi Inzting untuk lebih massif lagi melakukan penanganan terhadap masalah tersebut.

Masalah kemiskinan ekstrim, lanjutnya, juga menjadi konsen Pemerintah Provinsi karena masih adanya sejumlah daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami kasus kemiskinan ekstrim. Sementara terkait dengan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, Pj Gubernur Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai terobosan bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forkopimda.

“Kemudian (ada juga program) Kemudahan Pelayanan Publik dan Investasi, Sinergi Program Prioritas Nasional dan Daerah, dan yang terakhir Stabilitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum. Mulai dari poin satu sampai poin tujuh tidak akan terlaksana dengan baik jika stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum tidak terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Khusus terkait inflasi, Winarno menambahkan, di tahun 2023 ini tepatnya di Bulan November tingkat inflasi di Sulawesi Selatan tercatat 2,79 persen dan angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 2,86 persen. Angka inflasi tersebut merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. (*)