OJK Tingkatkan Kinerja Pengawasan Perbankan di Sulsel

OJK Tingkatkan Kinerja Pengawasan Perbankan di Sulsel

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar ) terus meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan industri jasa keuangan.

Hal tersebut sejalan dengan bertambahnya mandat bagi OJK, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UUP2SK).

Bacaan Lainnya

Desiyani Patra Rapang, Analis Kantor OJK Provinsi Sulselbar, Jumat (15/12/2023), mengatakan, terdapat banyak penguatan yang diatur dalam UU P2SK. Untuk industri perbankan, bentuk penguatan yang diatur meliputi beberapa hal.

Di antaranya, mempercepat proses konsolidasi perbankan, Memperkuat pengaturan bank digital dan pemanfaatan teknologi, serta memperkuat perat BPR/BPRS dalam menggerakkan perekonomian daerah dan UMKM.

“Di Sulawesi Selatan, terdapat 79 bank yang beroperasi dengan total 886 jaringan kantor, dengan berbagai produk simpanan yang dapat dimanfaatkan, yaitu tabungan, deposito, dan giro,” urainya.

Untuk simpanan dana masyarakat berupa tabungan, deposito, dan giro yang dihimpun oleh bank, baik konvensional maupun syariah, sesuai fatwa Nomor 130/DSN-MUI/X/2019, akan dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Sejak 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank,” terangnya.

Adapun kriteria simpanan yang dijamin (layak bayar) apabila bank dilikuidasi oleh otoritas berwenang adalah 3T, yaitu tercatat pada bank, tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS atau LPS rate. Serta tidak menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya memiliki NPL dan terlibat fraud.

“Untuk produk kredit, terdapat berbagai produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mencakup kredit produk usaha yang meliputi kredit modal kerja dan kredit investasi, serta kredit konsumtif,” urainya.

Ia menambahkan, dalam memanfaat produk lembaga jasa Keuangan, termasuk perbankan, konsumen diminta untuk dapat memahami hak dan kewajiban masing- masing. Dimana nasabah atau konsumen berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan.

Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atau bagi hasil atas produk tabungan dan deposito. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.

Kemudian untuk kewajiban konsumen, yakni mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh nasabah. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.

Kemudian, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Menjaga kerahasiaan data pribadi dan aktifitas perbankan, misalnya tidak membagikan nomor OTP (One Time Password) ke pihak lain dan tidak meminjamkan nomor tabungan ke pihak lain.

Dalam memilih dan menggunakan produk dan jasa dari perbankan, konsumen dan masyarakat wajib memperhatikan beberapa hal. Mulai dari meneliti profil bank atau bank syariah, membaca dengan seksama setiap informasi atau kontrak yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan dan meminta penjelasan jika diperlukan.

Memahami biaya-biaya yang dikenakan untuk produk keuangan yang akan digunakan, serta memahami potensi imbal hasil dan risiko yang melekat pada produk keuangannya. (*)