Diserahkan Kepala Kanwil DJPb Sulsel, DIPA 2024 Sulsel Capai Rp54,77 Triliun

Diserahkan Kepala Kanwil DJPb Sulsel, DIPA 2024 Sulsel Capai Rp54,77 Triliun

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Supendi, bersinergi dan berkolaborasi dengan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, didampingi Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024. 

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/12/2023) ini, sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024 di wilayah Sulsel.

Bacaan Lainnya
 

Dari keseluruhan belanja negara tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun, sebesar Rp54,77 triliun dialokasikan ke Provinsi Sulawesi Selatan. Terdiri dari pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp22,97 triliun turun 6,01 persen (yoy) dan alokasi Transfer Ke Daerah sebesar Rp31,80 triliun tumbuh 6,03 persen (yoy).

Pagu Belanja Pemerintah Pusat untuk Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan kepada 44 Kementerian/Lembaga. Berdasarkan jenis belanja, alokasi belanja tersebut dapat dirinci, Belanja Pegawai Rp9,29 triliun, Belanja Barang Rp9,02 triliun, Belanja Modal Rp4,58 triliun dan Bantuan Sosial Rp78,06 miliar.

Sedangkan alokasi Transfer ke Daerah untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp1,01 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp20,1 triliun, DAK Fisik sebesar Rp2,72 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp5,80 triliun, Insentif Fiskal sebesar Rp145,15 miliar, Hibah Ke Daerah sebesar Rp18,58 miliar dan Dana Desa sebesar Rp2,02 triliun.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian.

Kondisi geopolitik yang semakin hangat serta dampak dari perubahan iklim yang semakin terasa membuat Indonesia harus tetap waspada. Namun demikian, pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tetap terjaga dapat menjadi modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2024. 

“APBN 2024 disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis, namun tetap waspada terhadap dinamika yang akan terjadi,” tegas Supendi.

DIPA kementerian dan lembaga dan daftar alokasi TKD, kata dia, merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi

acuan bagi Kepala Daerah, Kepala/Pimpinan/KPA Satuan Kerja K/L, dan Kepala/KPA Satuan Kerja DK/TP. 

Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik.

Sementara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyampaikan, di tengah keterbatasan anggaran dengan wilayah Sulawesi Selatan yang luas, ia mengingatkan agar pemanfaatan anggaran sesuai prioritas dan fokus pada hasil. Selain itu, harus terjadi pertumbuhan dan pemerataan.

“Fokus apa dan mau jadi apa. Harus ada hasilnya, harus ada sesuatu yang ditinggalkan,” pesan Bahtiar.

Ia menegaskan, siapa pun pemerintahan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, pada akhirnya melayani 9,3 juta penduduk, untuk menghadirkan keamanan, kesejahteraan dan kebaikan serta manfaat.

“Akhir kata, Iyyapa narisseng mukkurui sewwae jama-jamang narekko purani rilaloi. Artinya, sulit tidaknya suatu pekerjaan maupun usaha yang baru dilakukan akan diketahui setelah kita mengerjakannya,” pungkas Bahtiar. (***)