Puluhan Massa CLAT Minta Hakim PT Makassar Berlaku Adil

Puluhan Massa CLAT Minta Hakim PT Makassar Berlaku Adil

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Puluhan massa dari Organisasi Celebes Law And Transparency (CLAT), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, Jl Urip Sumoharjo, Kamis (23/11/2023).

Aksi yang dilakukan tersebut, adanya Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, diduga memberi putusan terhadap perkara yang menciderai keadilan terhadap korban.

Bacaan Lainnya
 

Seperti kasus yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara :1206/Pid.B/2023/PN.MKS. Atas perkara tersebut, CLAT anggap hakim pada PN Makassar gagal paham akan menelaah putusan tersebut.

Koordinator Lapangan Aksi, Rifal mengatakan, pihaknya dari organisasi CLAT tidak tinggal diam dalam membantu untuk bersama para penegak hukum dan akan selalu melakukan support kepada semua elemen penegak hukum.

“Kami akan senantiasa membantu dan mengawal problem yang terjadi. Agar keadilan dapat untuk dimbangi dengan baik. Seperti kasus yang dudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1206/Pid.B/2023/PN.MKS,” kata Rifal saat menyampaikan aspirasinya.

Namun lanjut Rifal, pihaknya tidak berkecil hati dan tetap optimis setelah dinyatakan banding oleh jaksa penuntut umum (JPU) ke Pengadilan Tinggi Makassar.

“Besar harapan kami semoga dalam memeriksa dan menelaah putusan tersebut, hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar, dapat berpendapat lain dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,” ucap Rifal.

Sehubungan dengan perkara tersebut yang telah dinyatakan banding oleh Jaksa pada Pengadilan Tinggi Makassar, pihaknya menyatakan dan meminta hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk bersikap profesional.

“Kami meminta kepada Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, untuk bersikap profesional dalam menangni perkara sampai putus. Tanpa ada tebang pilih dan tendensial dari pihak manapun,” terangnya.

“Kami juga meminta dan memohon Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa kembali berkas perkara dari terdakwa. Karena pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Makassar, kami anggap ada kekeliruan didalam putusanya,” sambungnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Tinggi Makassar, Muh Damis mengatakan, terkait perkara tersebut tentu hakim Pengadilan Tinggi Makassar akan mempelajari memori perlawanan yang diajukan JPU.

“Kalau memang semua dakwaan yang disusun JPU sesuai aturan, tentu Hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa semua perkara yang ada. Hakim juga akan atensi aksi ini untuk memeriksa dan menganalisis putusan PN Makassar,” ucap Damis saat menerima aksi CLAT.

Demo tersebut, terkait indikasi tidak adanya keadilan hakim usai menerima eksepsi terdakwa Elly Gwandy dalam perkara dugaan kasus pengancaman dan pemerasan terhadap Lily Montolalu.

Dimana Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, dalam amar putusannya mengatakan perkara tersebut sudah kedaluarsa. Padahal laporan korban tersebut diterima kepolisian hingga tahap dua di Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Diketahui, pada persidangan dakwaan, terdakwa Elly Gwandy dijerat dengan pasal berlapis. Yakni melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 365 ayat 1 KUHP. Ancaman pidana penjaranya selama 9 tahun.

Tak hanya itu, Terdakwa Elly Gwandy juga dijerat oleh JPU Cabjari Makassar dengan pasal 368 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman pidananya maksimal 12 tahun.

Diketahui, kasus ini terjadi tahun 2019 lalu. Berawal saat tersangka Elly Gwandy bersama satu orang teman laki-lakinya berinisial JS mengajak korban untuk pergi makan. Ternyata korban bukannya diajak makan, malah dibawa ke sebuah hotel.

Di situlah terjadi dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan Elly Gwandy dan JS. Korban dimasukkan ke dalam kamar lalu dilakukanlah pengancaman dan pemerasan yang dimaksud dengan cara-cara mengintervensi agar korban menandatangani kwitansi yang diajukan dengan nilai Rp800 juta.

Saat itu, berbagai macam perhiasan yang ia kenakan juga dirampas. Saat itu korban diancam ingin dibunuh, karena di situ pelaku katakan kalau korban tidak tanda tangan, besok dia tidak lagi bisa melihat anak-cucunya. (Jay)