DPRD Wajo Gandeng Pemda Sepakati APBD 2024

DPRD Wajo Gandeng Pemda Sepakati APBD 2024

Wajo, Upeks.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 bersama Pemerintah Daerah di ruang rapat DPRD Wajo, Senin (27/11/23).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna didampingi Wakil Ketua I DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II DPRD Wajo, Andi Senurdin Husaini serta dihadiri Anggota DPRD Wajo.

Bacaan Lainnya
 

Turut hadir jajaran Forkopimda, Sekda Wajo, Armayani, Para Kepala OPD, Camat, TAPD Kabupaten Wajo serta undangan lainnya.

Badan Anggaran DPRD Wajo, Andi Senurdin Husaini mengatakan pemerintah daerah diharap dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, dana pendampingan untuk mendukung program Dinas Pertanian dari Pusat serta pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Wajo.

“Ketujuh fraksi DPRD Kabupaten Wajo telah menyetujui APBD 2024 dengan rincian pendapatan sebesar Rp1,56 triliun dan belanjar sebesar Rp1,54 triliun dengan surplus Rp24,6 miliar untuk disepakati bersama hari ini,” ujarnya.

Olehnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dapat mencermati program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pembahasan APBD TA 2024 merupakan dasar penyesuaian Anggaran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengambilan keputusan,” tuturnya

Selain itu, Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna mengatakan dalam rangka mengakomodir kepentingan bersama maka perlu menentukan pola dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Wajo melalui persetujuan APBD 2024.

“Karena kesamaan persepsi seluruh stakeholder sehingga menghasilkan persetujuan yang senantiasa bekerja dan memikirkan apa yang menjadi prioritas warga selama ini,” tuturnya.

Sementara, Bupati Wajo, Amran Mahmud menyebut APBD Kabupaten Wajo tahun 2024 adalah kristalisasi dari seluruh rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Ini disepakati sebagi wujud keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, hal ini akan menjadi bahan proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Penting untuk saya ingatkan kembali, kepada seluruh pimpinan perangkat daerah serta pada semua tingkatan dan lapisan pada jajaran satuan kerja, bahwa secara moril, tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara pada rentang waktu selanjutnya agar berupaya untuk menyelesaikan seluruh program dan kegiatan secara tuntas, tertib, taat azas sampai berakhirnya tahun anggaran demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo secara keseluruhan,” kata Amran Mahmud.

Sekaitan dengan belanja daerah Kabupaten Wajo pada tahun anggaran ini, digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan.

“Untuk belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM),” tandasnya.

 

Ket : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 bersama Pemerintah Daerah di ruang rapat DPRD Wajo, Senin (27/11/23).(rls)