Dinas Pertanahan-Unifa Gelar Bintek Penanganan Konflik Lahan Fasum-Fasos

Dinas Pertanahan-Unifa Gelar Bintek Penanganan Konflik Lahan Fasum-Fasos

Makassar, Upeks—Dinas Pertanahan Kota Makassar berkolaborasi bersama Universitas Fajar (Unifa) menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) penanganan konflik lahan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) gelombang keempat di Aerotel Smile Makasar, akhir pekan lalu.

Bintek ini menghadirkan para ketua-ketua RT dan RW se-Kota Makassar sebagai peserta. Sementara narasimber berasal dari pakar hukum, kejaksaan hingga lembaga-lembaga pemerintahan terkait lainnya.

Bacaan Lainnya
 

Pembukaan Bintek ini dilakukan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Lahan Dinas Pertanahan Kota Makassar, Ismail Abdullah.

Dalam sambutannya dia mengatakan, konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang seringkali ditemui.

Para ketua RT dan RW memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi persoalan konflik lahan ini.

Dinas Pertanahan Kota Makassar sendiri dalam melaksanakan tugas membantu Wali Kota Makassar memiliki peran strategis dalam menghadapi persoalan itu. Dimana terdapat dua bidang di dinas ini yaitu l bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah serta bidang penanganan masalah dan pengamanan tanah.

Sebelumnya Kadis Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si menjelaskan, konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecendrungan atau sudah berdampak luas.

“Secara mudahnya telah dimaksud dalam sengketa dimana hak kepemilikannya dipermasalahkan oleh kedua belah pihak, dan saat ini telah terjadi peningkatan kasus tanah yang disebabkan oleh beberapa hal,” jelasnya.

Dia mengatakan, Dinas Pertanahan Kota Makassar melakukan tugas dan fungsi yang bersentuhan pada penanganan konflik pertanahan khususnya konflik pertanahan lahan fasum dan fasos berupa penertiban dan pengosongan lahan barang milik daerah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal barang tersebut tercatat sebagai aset pemerintah kota dimana jika ada yang memanfaatkan harus melaui prosedur yang jelas sesuai ketentukan peraturan yang berlaku.

Sementara itu Rektor Unifa, Dr Mulyadi mengatakan, Pengetahuan yang didapatkan para ketua RT dan RW bisa ditularkan kepada warga atau pengurus RT/RW lainnya di lingkungan masing-masing.

“Masalah pertanahan adalah masalah krusial, apalagi di wilayah Pemkot Makassar yang memiliki nilai tinggi. Banyak yang ingin menguasain lahan, sehingga sering kali terjadi konflik,” tambahnya.

Sehingga Bintek semacam ini diperlukan oleh perangkat pemerintah, utamanya RT/RW sebagai ujung tombak di tentah-tentah masyarakat. (*)