M Yahya Sosialisasi Perda Bantuan Hukum, Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat Menghadapi Masalah Hukum

M Yahya Sosialisasi Perda Bantuan Hukum, Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat Menghadapi Masalah Hukum

Makassar, Upeks–Penyelenggaraan bantuan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan hak konstitusional setiap penduduk kota sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Hal itu disebutkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, M Yahya, saat menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Angkatan ke-16 Tahun 2023 di Hotel Harper By Aston Makassar, Minggu (29/10/2023).

Bacaan Lainnya

Anggota dewan Komisi A dari Partai Nasdem ini menyebutkan, membantu penduduk kota yang tidak mampu terhadap masalah hukum yang dihadapi.

“Penyelenggaraan bantuan hukum meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kepada setiap penduduk kota yang tidak mampu menghadapi masalah hukum,” ujar M Yahya dari Dapil III Biringkanaya-Tamalanrea ini. 

Lebih lanjut dikatakan penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi setiap penduduk kota yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.M Yahya Sosialisasi Perda Bantuan Hukum, Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat Menghadapi Masalah Hukum

Sementara Pejabat Fungsional di Sekretariat DPRD Kota Makassar, Aisah, SH, M.SI mengungkapkan, bantuan hukum diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Kota Makassar.

Orang miskin atau kelompok orang miskin yang dimaksud, kata dia, meliputi setiap orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibukukan dengan surat keterangan pemerintah setempat.

“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud meliputi hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi (hingga ke pengadilan) dan nonlitigasi,” ujarnya.

Untuk memperoleh bantuan hukum harus memenuhi syarat. Diantaranya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Membuktikan bahwa masyarakat bersangkutan adalah penduduk asli. Menyerahkan surat keterangan miskin atau tidak mampu dari lurah diketahui camat.

Pemateri lain seorang praktisi hukum, Mahyuddin SH mengungkapkan, penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan atas asas : Keadilan, persamaan di depan hukum, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Disebutkan penyelenggaraan bantuan hukum membantu penduduk kota yang tidak mampu terhadap masalah hukum yang dihadapi. 

“Bantuan hukum meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kepada setiap penduduk kota yang tidak mampu menghadapi masalah hukum,” terangnya.

Dikatakan penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi setiap penduduk kota yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.

Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum, bakal menunjuk lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang membantu pelayanan bantuan hukum harus memenuhi syarat a berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di daerah, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. (*)