MAKASSAR, UPEKS.co.id — Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di depan Kantor PT Antam, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berujung ricuh, Rabu (20/09/2023).
Kericuhan terjadi ketika sekitar 1.200 an mahasiswa yang berasal dari empat lembaga kemahasiswaan ini berusaha menutup jalan dan membakar ban bekas. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan pun tidak terhindarkan.
Hingga akhirnya, Kepala Kantor Perwakilan PT Antam Sulsel, Hakim menerima delapan perwakilan mahasiswa dari empat lembaga yang turun aksi. Diketahui, mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri (UIN) yang tergabung dalam GDPS (Gerakan Demokrasi Pemuda Sulawesi), mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) tergabung dalam APPM (Aliansi Pemuda Pemerhati Masyarakat), Asosiasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI), dan Asosiasi Mahasiswa dan Masyarakat Luwu Timur (AMML).
Kepala Kantor Perwakilan PT Antam Sulsel, Hakim menyatakan aksi unjuk rasa juga terjadi dua bulan lalu. PT Antam khuhususnya Indonesia Timur, menurut Hakim, berbisnis di Kolaka Utara dan Maluku Utara. Adapun di Sulawesi Selatan belum ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikelola sendiri oleh PT Antam.
“Kenapa ini bisa rencana aturan mainnya lokakarya? Kalau itu tidak digarap maka harus diberikan kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini kontrak karya PT Vale,” terangnya.
“Saya setuju Permen Nomor 7 Tahun 2020, apalagi ada undang-undang yang mengatur itu dilelang. Kalau tidak salah di Pasal 27 akan memproritaskan BUMN atau BUMD selama BUMN itu berpihak dan memenuhi persyaratan finansial,” sambung Hakim.
Hakim pun memungkinkan PT Antam menjadi salah satu kandidat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan Menteri untuk menjajaki. “Sampai hari ini dari direksi itu keweangan pusat. Negosiasi-negosiasi terkait ini masih berlangsung, kalau tidak salah sampai akhir November diproritaskan BUMN dan BUMD untuk mengelola eks PT Vale,” lanjutnya.
Menurut Hakim, selama BUMN meminta dan menemuhui persyarat mungkin pemerintah memberikan. Tapi harus memakai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.”Minimal 10% kita berikan ke sana. Sampai hari ini belum ada kepastikan Antam ikut karena masih panjang perjalanan, harus ketemu gubenur dan bupati setempat,” tandasnya.
“Kalau BUMN deal dengan pemerintah setempat, maka akan penunjukan langsung dari menteri selama yang berminat BUMN dengan catatan menggadeng BUMD. Kalau tidak ada titik temu, PT Antam tidak masuk sana, tapi PT Antam selalu berinergi dengan pemerintah setempat,” sebut Hakim lagi.
Hakim pun berharap ada hasil baik karena masa transisi di pemerintah provinsi Sulsel. Apakah BUMN atau BUMD ada kesepahaman. “Kalau tidak (sepaham) maka akan dilelang terbatas. Kami di sini hanya perwakilan, tidak ada kewenangan terkait ini. Karena ini keweangan pusat.
Adapun salah satu mahasiswa meminta PT Antam menyampaikan ke pusat tidak lagi ikut dan mundur. “Pada intinya kami mahasiwa Sulawesi Selatan, khusus Luwu Timur, menolak pelibatakan ikut serta lelang. Meski pun itu perintah undang-undang. Tambang nikel dan bijih besi harus dikelola pemerintah daerah,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka terkait berakhirnya kontrak karya PT. Vale dan pelepasan lahan tambang di Luwu Timur untuk lahan Pongkeru, Bulu Balang, dan Lingke Utara seluas 6.800 Ha.
Untuk itu, mahasiswa mendorong pengelolaan tambang nikel yang adil dan memberikan manfaat maksimal bagi Kabupaten Luwu Timur. Mahasiswa menuntut agar PT. Antam tidak lagi mengelola lahan di Luwu Timur.
Mereka menilai, sudah cukup banyak lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) tambang yang dikelola dan jangan lagi menyerobot hak daerah agar BUMD serta pengusaha lokal di Sulawesi Selatan dapat berdaya untuk memaksimalkan kekayaan tanah air Sulawesi Selatan.
Sebelum menggelar aksi di Kantor PT Antam, para demonstran terlebih dahulu berunjukrasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulsel dan diterima langsung Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrief.(mah)
