Sosialisasi Perda Tentang Perumda, M Yahya: Untuk Menunjang Program Pemerintah

Sosialisasi Perda Tentang Perumda, M Yahya: Untuk Menunjang Program Pemerintah

Makassar, Upeks–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, M Yahya menggelar kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2023 Angkatan XIV terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No.4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya, di Hotel Harper Makassar, Sabtu (2/9/2023).

Anggota DPRD dari Partai Nasdem ini menyebutkan kehadiran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Makassar Raya, bertujuan mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya di bidang pasar.Sosialisasi Perda Tentang Perumda, M Yahya: Untuk Menunjang Program Pemerintah

Bacaan Lainnya

“Keberadaan perumda dalam  pembangunan daerah untuk menunjang kebijakan serta program pemerintah daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen,” terang M Yahya, anggota DPRD dapil III Biringkanaya Tamalanrea saat memberikan pengantar dalam sosialisasi perda yang dipandu Rini Susanty SE, staf DPRD Kota Makassar.

Perumda Pasar Makassar Raya, lanjutnya diharapkan, diharapkan berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di daerah.

Ketua Yayasan Peduli Negeri Saharuddin Ridwan SS, MM mengungkapkan, Pasar Makassar Raya adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dimana Walikota Makassar bertindak selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan adalah Direksi Perusahaan dalam pengawasan Badan Pengawas Perusahaan yang ditunjuk Walikota (Owner) dan pembinaan Bagian Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kota Makassar.

“Perumda Pasar Makassar Raya harus memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan profitabilitas serta daya saing perusahaan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah,” terangnya.

Sementara Staf Ahli Hukum DPRD Kota Makassar Dr. Zainuddin Djaka SH, MH menjelaskan pendirian Perumda Pasar Makassar Raya yang diatur dalam perda dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan yang bermutu di bidang pasar bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dikatakan Perumda Pasar Makassar Raya bergerak dalam lapangan pelayanan umum di bidang pasar, meliputi: membangun, mengelola, dan atau mengembangkan sarana perpasaran.

Menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar. 

“Perumda menyelenggarakan usaha yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area pasar, seperti menyediakan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen,” jelasnya.

Dalam melaksanakan usahanya, Perumda Pasar Makassar Raya dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan prinsip. 

“Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya. (*)