Kanwil DJP Sulselbartra Sita Aset Tersangka Pengemplang Pajak Senilai Rp757 Juta

Kanwil DJP Sulselbartra Sita Aset Tersangka Pengemplang Pajak Senilai Rp757 Juta

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) kembali melakukan penyitaan aset milik tersangka kasus pidana di bidang perpajakan berinisial HW. 

Penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Sulselbartra didampingi Tim Seksi Korwas PPNS Polda Sultra, di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa (25/7/2023) lalu.

Bacaan Lainnya

Penyitaan dilakukan dalam rangka untuk mengamankan aset milik tersangka Pengemplang Pajak ini, sebagai jaminan pemulihan atas kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan perbuatan tersangka HW. Serta untuk menghindari penghilangan maupun pemindahtanganan aset tersebut.

Penyitaan aset terhadap tersangka Pengemplang Pajak tersebut, merupakan yang kedua kalinya. Pertama satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lamokato Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 412 m2 senilai Rp432.000.000.

Penyitaan kedua berupa satu bidang tanah yang terletak di jalan Poros Torobulu Tinanggea, Desa Lakara, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 7.572 m2 senilai Rp757.200.000.

Tersangka HW diduga tidak membayar pajak sejak Januari 2018 hingga Desember 2019. Sehingga Pasal 39 ayat (1) huruf i dan/atau huruf d UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Modus yang digunakan adalah dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan/atau dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sehingga

menimbulkan kerugian pendapatan negara dari sektor pajak sekurang-kurangnya Rp4,3 miliar.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Arridel Mindra mengatakan, DJP melalui PPNS Kanwil DJP Sulselbartra dalam setiap penegakan hukum perpajakan, DJP senantiasa mengutamakan prinsip ultimum remedium dan restorative justice.

Yakni penegakan hukum pidana perpajakan merupakan upaya terakhir, dengan lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara untuk mewujudkan kepatuhan sukarela dan berkeadilan.

“Sebelum dilakukan penyidikan dan penyitaan terhadap aset tersangka HW, tim PPNS Kanwil DJP Sulselbartra telah melakukan upaya administratif berupa imbauan dan pemeriksaan pajak, ” kata Arridel Mindra, Selasa (1/8/2023).

Saat penyidikan berlangsung sebut Arridel, tim PPNS Kanwil DJP Sulselbartra dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara tetap memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan permohonan penghentian proses penyidikan dengan membayar kerugian pada pendapatan negara.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah sanksi administratif sesuai kententuan Pasal 44B ayat (2) huruf b UU KUP.

“Tindakan penyitaan aset milik tersangka ini, merupakan komitmen DJP untuk bertindak tegas dalam menjalankan aturan terhadap wajib pajak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak lain,” tegas Arridel. (Jay)