HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Sekolah Perempuan Kepulauan Deklarasi Pencegahan perkawinan Anak di Bawah Umur

HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Sekolah Perempuan Kepulauan Deklarasi Pencegahan perkawinan Anak di Bawah Umur


PANGKEP,
UPEKS.co.id Upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI  Kemerdekaan Republik Indonesia  Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dirangkaikan dengan pembacaan Deklarasi Multipihak Untuk Pencegahan Perkawinan Anak di bawah Umur 19 Tahun oleh Camat Liukang Tupabbiring Utara.

Upacara yang dipimpin oleh Camat Liukang Tupabbiring Utara dan dihadiri oleh pemerintah desa, perwakilan sekolah, tenaga kesehatan, sekolah perempuan di 7 desa 17 pulau serta mahasiswa KKN dan para undangan dipusatkan di Pulau Satando, tepatnya di Desa Mattiro Baji, Kamis (17/8/23).

Bacaan Lainnya

Pembacaan deklarasi dilaksanakan di depan seluruh peserta upacara, dilanjutkan penandatangan deklarasi  oleh Camat, 7 kepala desa di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kepala Puskesmas Sabutung, Kepala KUA Kecamatan dan Kepala Polsek Liukang Tupabbiring Utara.

Deklarasi tersebut Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan multipihak berkomitmen untuk menolak perkawinan anak dibawah umur 19 tahun. 

“Kami selaku pemerintah kecamatan akan terus mendorong pencegahan perkawinan anak ini di wilayah kami, salah satunya kami akan meminta para pihak terlebih pemerintah desa untuk gencar melakukan sosialisasi terkait persoalan ini. Kegiatan semacam ini Hal ini akan terus disosialisasikan agar tidak ada lagi perkawinan anak dibawah umur di pulau, mengingat dampak dari perkawinan dibawah umur menjadi salah satu factor penyumbang tingginya angka kemiskinan serta masalah lainnya seperti stunting bagi anak,”ujar camat Liukang Tupabbiring Utara, Husni.

Selain itu, pihak lainnya yang turut hadir dalam deklarasi ini, komunitas sekolah perempuan yang menyatakan dukungannya agar tidak ada lagi masyarakat di pulau yang menikahkan anaknya jika belum genap atau cukup 19 tahun sebagaimana batas usia menikah yang ditetapkan oleh Undang-undang, semua anak yang masih berusia dibawah 19 tahun harus mendapatkan edukasi sebaik mungkin melalui keluarga dan multipihak lainnya secara bersama-sama. 

“Kami ibu-ibu yang tergabung melalui komunitas sekolah perempuan tidak akan menikahkan anak-anak kami jika masih dibawah 19 tahun, termasuk kami akan terus mensosialisasikan juga  kepada ibu-ibu lainnya untuk memahami bahwa salah satu masalah yang menjerat ibu-ibu seperti kemiskinan, masalah kesehatan gizi anak karena stunting dan juga perceraian anak itu tidak lepas karena anak-anak menikah di usia yang belum matang secara mental maupun reproduksinya,” ujar IndoTang, salah satu anggota Komunitas Sekolah Perempuan Kepulauan dari Pulau Kulambing.

Koordinator Program Inklusi YKPM-Kapal Perempuan  Rosniati yang turut hadir mendampingi komunitas Sekolah Perempuan dalam pencanangan dan penandatanganan deklarasi ini mengatakan, deklarasi ini sangat penting untuk mengingatkan kembali ke seluruh pihak dalam membangun komitmen di wilayahnya masing-masing untuk tidak lagi mendukung pernikahan warga di wilayahnya khususnya lagi pernikahan di bawah umur 19 tahun yang menimbulkan banyak masalah. 

“Momentum kemerdekaan ini memang sangat tepat untuk mendeklarasikan pencegahan perkawinan anak ini, agar multipihak yang hadir hari ini bisa bersama-sama mendukung sosialisasi pencegahan perkawinan anak di wilayahnya masing-masing, apalagi di sini ada Pak Desa dengan perannya nanti pada banyak kesempatan bisa mensosialisasikan ke masyarakatnya persoalan dampak buruk pernikahan dibawah umur, ada dari Puskesmas yang juga melalui program kesehatan ibu dan anaknya juga bisa mensosialisasikan kepada ibu-ibu yang datang berobat di Puskesmas atau unit layanan kesehatan seperti pustu atau Posyandu untuk mencegah stunting dan mencegah perkawinan anak karena belum matang secara rerproduksi dan juga tentunya komunitas kami ada ibu-ibu sekaloh perempuan yang siap menjadi kader dalam mengkampanyekan secara massif pencegahan perkawinan anak ini sekaligus bersama-sama untuk tentunya mengawal implementasi dari Deklarasi pencegahan perkawinan anak tersebut secara berkala,” katanya.

Lebih lanjut, Ros menyampaikan bahwa saat ini semua pihak harus bergandengan tangan untuk melaksanakan sosialisasi dan kampanye berkelanjutan untuk pencegahan perkawinan anak ini.

“Multipihak ini harus memahami juga bahwa sasaran sosialisasi dari Deklarasi ini banyak diantaraya harus sampai kepada kepala rumah tangga juga sebagai Anggota keluarga terdekat pihak anak yang menjadi “korban” jika tetap dipaksakan menikah oleh pihak keluarga,” tutup Rosniati. (sah)