PANGKEP, UPEKS.co.id— Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pangkep bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan menggelar lokakarya atau Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Workshop menghadirkan narasumber anggota komite IV DPD RI Tamsil Lingrung, Direktur Kemendes PDTT Syahrul, kepala perwakian BPKP Risal Suhaili dan Kepala Kanwil DJPB Sulsel Supendi.
Workshop dibuka langsung oleh Sekertaris Daerah Hj. Suriani A. Hamid, dan diikuti jajaran perangkat daearah, camat dan kepala desa sebanyak 150 orang yang berlangsung di ruang pola kantor Setda Pemkab Pangkep,Selasa/4/7/2023).
Sekertaris daerah Hj. Suriani A. Hamid pada sambutannya berharap agar pengelolaan desa dapat bersifat transparan, akuntabel dan partisipatif.
“Saya berharap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa harus bersifat transfaran, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” ucapnya
Lanjutnya berharap, dengan mengikuti workshop ini peserta bisa lebih mejadi solusi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa
“Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peserta untuk meningkatkan dan menjadi solusi terkait kendala kendala selama ini dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa,”tambahnya.
Anggota Komite IV DPR RI Tamsil Linrung dalam pemamaparan materinya berharap agar setiap tahun bisa dilakukan evaluasi pengelolaan keuangan.
“Saya berharap dari tahun ketahun kita bisa melakukan evaluasi,” ucapnya.
Kepala BPKP Sulsel, Risal Suhaili mengatakan tujuan kegiatan ini agar pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel. Sehingga diharapkan pembangunan desa lebih optimal dan berdayaguna.
“Dana yang disalurkan pemerintah untuk desa totalnya Rp500trilyun, untuk desa bermanfaat sekali. Intinya, akuntabilitasnya lebih terjaga. Pangkep diharapkan desanya lebih maju,”jelasnya.
(Sah)
