ADD 112 Desa di Enrekang Belum Dibayarkan, Kades Minta Transparansi dari Kepala BKAD

ADD 112 Desa di Enrekang Belum Dibayarkan, Kades Minta Transparansi dari Kepala BKAD

ENREKANG,UPEKS.co.id— Hingga saat ini Anggaran Dana Desa (ADD) Non Siltap di Kabupaten Enrekang belum juga cair. Sebanyak 112 Desa di Enrekang masih terus berharap ADD mereka dibayarkan sebelum hari Raya Idul Adha. Padahal untuk pembayaran tahap pertama seharusnya ADD dibayarkan paling lambat di Bulan Juni. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanda-tanda jika BKAD akan mencairkan anggaran tersebut.

Salah satu Kepala Desa di Kecamatan Enrekang mengatakan seharusnya Permadi Hasan selaku Kepala Badan memberikan penjelasan atas keterlambatan pembayaran tersebut. Bukan semata memberikan janji tapi tak ada realisasi.

Bacaan Lainnya
 

“Kami hanya butuh penjelasan apakah dana itu ada atau tidak, bukan dijanji terus seperti ini. Kalau memang tidak ada katakan saja terus terang, supaya hutang kami di toko-toko tidak semakin menumpuk dan supaya kami tidak dulu melakukan kegiatan yang menggunakan anggaran”. Ujar salah seorang Kepada Desa.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya sudah banyak berhutang karena banyak kegiatan yang dilakukan dan membutuhkan anggaran, sementara ADD belum juga cair.

Dari Issue yang berkembang para Kades ini akan datangi kantor BKAD untuk mempertanyakan perihal tersebut. Yang jadi masalah selain mengganggu pelayanan publik, hak para aparat Desa juga belum diterima sementara mereka telah melakukan kewajibannya selama ini.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Enrekang, Jufri juga tidak bisa memberikan penjelasan apa kendala BKAD belum mencairkan ADD tersebut.

“Kalau ADD aturannya kan memang cari dua semester dan memang dibayarkan paling lambat bulan Juni. Jadi kita baru mau pertanyakan ke Pak Kaban karena kalau misalnya Juni tidak di cairkan harusnya dianggap pelanggaran kalau saya tidak salah karena ada aturannya itu. Cuman apa yang mau dibayarkan kalau uang belum ada”. Ujar Jufri.

Untuk itu, Ketua APDESI yang juga Kepala Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja ini akan kembali mempertanyakan tentang transferan anggaran tersebut dari Pusat apakah sudah ada atau belum.

Terdengar akan ada aksi yang dilakukan oleh para Kades jika ADD tidak dibayarkan sebelum Idul Adha. Namun Ketua APDESI menjelaskan mereka tidak akan melakukan gerakan yang anarkis.

“Hari Senin kita akan tanyakan lagi. Teman-teman sudah ribut tapi yaa kita mau bilang apa. Tapi saya yakin mereka sudah dewasa tidak akan anarkis, cuma hanya mau mempertanyakan hak mereka saja. Bagaimana bisa melakukan kewajiban dengan maksimal kalau hak kita tidak diperhatikan “. Ujar Jufri.

Yang menjadi masalah juga, tunjangan BPD belum terbayarkan karena anggarannya melekat di operasional. 

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Permadi Hasan saat dihubungi Upeks mengatakan ADD dan gaji 13 itu sumbernya satu dari DAU.

“Kalau dilihat dari jumlah transfer rata rata perbulan memang tidak memadai. Insyaa Allah dimudahkan.  Kami optimalkan ikhtiar biar bisa d bayar sebelum lebaran”. Kata Permadi.

Namun dari pernyataan beberapa Kepala Desa, Senin (26/6/2023) mereka akan mendatangi kantor BKAD untuk mempertanyakan hal tersebut. (Sry)