Komisi III DPRD Barru undang Dinsos Bahas LKPJ 2022

Komisi III DPRD Barru undang Dinsos Bahas LKPJ 2022

Barru, Upeks.co.id — Komisi III  DPRD Kabupaten Barru mengundang Dinas Sosial Kabupaten Barru untuk membahas LKPJ Bupati Tahun 2022.Selain Dinsos Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi  mitra kerja Komisi III juga turut diundang Rabu 5 Maret 2023.

Ketua Komisi III, Ir.H.Mursalim Abdullah mengatakan  Dinsos bersama  sejumlah OPD lain diundang  untuk membahas  laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2022.

Bacaan Lainnya

“Hari ini kita  undang Dinas Sosial bersama sejumlah OPD lain untuk membahas LKPJ bupati ,mudah-mudahan jadwal pembahasan itu  bisa berlajan  sesuai rencana”,Kata Mursalim Abdullah.

Dalam rapat pembahasan LKPJ dengan Dinas Sosial , sejumlah pertanyaan disampaikan oleh anggota Komisi III  diantaranya mengenai  realisasi anggaran sejumlah program dan kegiatan  yang dinilai belum sesuai  target .

Menjawab pertanyaan itu Kadis Sosial Kabupaten Barru A.Syarifuddin SIp.MSi mengatakan realisasi anggaran Dinas sosial  pada tahun 2022 hanya mencapai  74 persen,

“Belum tercapainya target sesuai yang diharapkan  disebabkan karena ada beberapa kegiatan atau sub kegiatan yang tidak  dilaksanakan pada Tiga bidang yang ada di Dinas sosial Barru”,Ungkapnya.

Secara rinci dijelaskan, Kegiatan pada Bidang pemberdayaan sosial   yang tidak terlaksana yakni Studi Karya Bakti Karang Taruna (SKBKT) dan peningkatan kemampuan /kapasitas  LK3 karena  kedua kegiatan tersebut  dilaksanakan ditingkat provinsi sehingga  apabila  provinsi tidak melaksanakan maka Dinas Sosial Barru juga tidak ikut melaksanakan.

kemudian,  pada Bidang Kesejahteran Sosial, Kadis Sosial  menyebut ada satu Sub kegiatan yang tidak terlaksana yakni penertiban warung remang-remang,  karena Panti Mattiro Deceng sebagai tempat rehabilitasi Pekerja Sex Komersial apabila ada yang terjaring  dalam keadaan penuh sehingga  yang bisa dilakukan hanya rapat  koordinadi tim.

Sementara pada Bidang Linjamsos, kegiatan pendataan tidak  dilaksanakan karena belum ada konsep yang jelas mengenai pendataan secara konprehensif.

Sementara sesuai arahan Menteri Sosial, verifikasi Data terpadu kesejahteraan sosial dimungkinkan bisa dilakukan setiap bulan.

Ia menambahkan bahwa Dinsos pada tahun ini  sudah berkoordinasi dengan Kepala desa dan lurah untuk melaksanakan Musyawah desa (Musdes) atau Musyawarah kelurahan (Muskel) guna  membahas pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang direncanakan dilakukan setiap tiga bulan .

“Data hasil Muskel atau Musdes ini kemudian akan  diverifikasi oleh Tim Kabupaten sebelum ditandatangani oleh bupati untuk dikirim ke Pusdatin Kesos (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial).

Kementerian Sosial .Hasil finalisasi ini yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan sosial.”,Jelasnya. (Wahyuddin Suyuti)