Kisruh Pilkades Takalar, Pengamat: Bakal Cakades Jangan Paksakan Keinginan

  • Whatsapp
Kisruh Pilkades Takalar, Pengamat: Bakal Cakades Jangan Paksakan Keinginan

Makassar,Upeks.co.id— Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Aminuddin Ilmar, turut angkat bicara terkait aksi protes sejumlah bakal Calon Kepala Desa (Cakades) yang tidak lolos dalam seleksi atau tes tambahan yang merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2022 Kabupaten Takalar.

Menurut dia, reaksi protes bakal Cakades dan pendukungnya adalah hal yang wajar dalam sebuah pesta demokrasi. Desakan pendukung bakal Cakades yang menginginkan penundaan Pilkades, lanjut Aminuddin,  juga dinilai hal yang sah-sah saja.

Bacaan Lainnya

“Sebab, mungkin ada yang tidak puas dan merasa dicurangi dalam proses itu. Ini yang harus segera dijawab oleh pemerintah dan panitia,” katanya.

Olehnya itu, Prof. Aminuddin menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) segera menyelesaikan semua permasalahan tersebut agar situasi kembali kondusif.

“Pemerintah dan panitia pemilihan harus terbuka dan merampungkan seluruh masalah yang muncul dalam tahapan Pilkades untuk meredam situasi,” ujarnya.

Meski demikian, Prof. Aminuddin meminta agar bakal Cakades dan pendukungnya untuk tidak memaksakan keinginannya jika dugaan kecurangan yang mereka temukan tidak bisa dibuktikan.

Menurut dia, pelibatan  Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) selaku pihak eksternal pada seleksi tertulis tambahan bakal Cakades adalah agar proses seleksi Pilkades Takalar berjalan independen.

“Jangan sampai ada pihak yang ingin diloloskan padahal memang tidak memenuhi persyarat dan ketentuan. Ini juga tidak fair,” tandasnya.

Untuk itu, Prof. Aminuddin juga menyarankan kepada para bakal Cakades yang tidak puas dengan hasil seleksi tambahan, agar menempuh jalur hukum yang ada untuk membuktikan dengan jelas jika menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai. Sehingga, permasalahan yang diprotes dalam beberapa hari terakhir ini mendapat kepastian hukum.

Pemkab Takalar bersama P2KD sudah memastikan bakal melanjutkan tahapan Pilkades Serentak 2022. Kendati demikian, P2KD tetap membuka ruang bagi bakal Cakades yang tidak puas dengan hasil tes tambahan untuk menempuh jalur hukum.

Ardiyanto Radjab selaku Sekretaris P2KD tingkat kabupaten menegaskan, bahwa pihaknya sangat terbuka kepada seluruh pihak yang merasa keberatan dengan hasil tes tertulis beberapa waktu lalu. Bahkan, panitia telah membuka posko pengaduan untuk menampung dan menjawab laporan.

“Kami menerima dua aduan dari calon kades dan semua telah kami selesaikan,” pungkasnya. (rif)