Kejaksaan Negeri Muna Ingatkan Stakeholder Tingkatkan Akurasi Data Program JKN

Kejaksaan Negeri Muna Ingatkan Stakeholder Tingkatkan Akurasi Data Program JKN

Raha, Upeks.co.id — Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Muna, Puput Wijaya Putra menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Utara yang telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2022 ini.

“Predikat UHC adalah prestasi luar biasa yang harus tetap dipertahankan. Selain itu, keakuratan data yang optimal dapat memberikan efek positif bagi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” paparnya, Jum’at (28/10).

Bacaan Lainnya
 

Puput berharap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar senantiasa melakukan pendataan secara rutin bagi pelaku usaha dan para pekerjanya di wilayah kerja masing-masing, untuk mendapatkan luaran data tenaga kerja yang akurat.

“Jangan sampai, masih ada seorang pekerja, dan pelaku usaha malah terdaftar sebagai peserta JKN bantuan pemerintah daerah, ini sangat disayangkan,” ujarnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Andri Nurcahyanto mengungkapkan bahwa koordinasi yang kuat antar lembaga yang meliputi BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan Kejaksaan Negeri sangat diharapkan untuk kesinambungan Program JKN.

“BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam menyelenggarakan Program JKN. Kami membutuhkan bantuan dari semua stakeholders guna perluasan cakupan peserta serta peningkatan kualitas layanan,” imbuhnya.

Andri menambahkan bahwa penegakan hukum bagi pemberi kerja yang tidak patuh dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN, maka akan dilakukan proses pemeriksaan dari BPJS Kesehatan.

“Petugas pemeriksa kami secara rutin mengunjungi pemberi kerja atau badan usaha yang tidak patuh baik dalam mendaftarkan pekerjanya atau dari segi pembayaran iuran. Jika pelaku usaha tersebut masih belum patuh, maka kami akan bersurat ke Kejaksaan Negeri untuk membantu proses penegakan kepatuhan dengan penerbitan SKK (Surat Kuasa Khusus),” tegas Andri.

Dalam kegiatan tersebut tercapai komitmen Kejaksaan Negeri Muna untuk menindaklanjuti badan usaha menunggak carry over 2021 yang sudah di SKK namun belum patuh membayar sebanyak 13 badan usaha dan mengajak Disnaker dan Dinas PTSP untuk berkolaborasi meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam mengikuti program JKN khusunya di Muna, Muna Barat, dan Buton Utara.  (ap/an)