BPJS Kesehatan dan OPD Kabupaten Mamuju Kolaborasi Tingkatkan Kepatuhan Segmen KP Desa

BPJS Kesehatan dan OPD Kabupaten Mamuju Kolaborasi Tingkatkan Kepatuhan Segmen KP Desa
Bacaan Lainnya

Sekretaris Dinas PMD, Munir Sembari memberikan apresiasi dan mendukung oenuh terhadap upaya yang diinisiasi BPJS Kesehatan dalam menyesuaikan segmen Kepala Desa dan Perangkatnya sesuai regulasi yang berlaku.

“Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjamin perangkat desa dalam progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di samping itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk pembinaan dan pengawasan dalam pemerintahan desa serta bertanggungjawab memastikan semua kepala desa dan perangkat desa terdaftar dalam progam jaminan kesehatan,” jelasnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Ahmad menjelaskan, terkait iuran yang akan dibayarkan BPKAD, berdasarkan Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 yakni iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% dari gaji perbulan, 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

“Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa tentu di dukung dari BPKAD. Tapi berharap Kepala desa dan perangkatnya harus taat dengan dilakukannya penyesuaian segmen tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, Irayanti juga mendukung upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan bersama Dinas PMD dan BPKAD dalam menyesuaikan segmen perangkat desa. Karena selama ini masih ada beberapa perangkat desa yang ikut kedalam segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Masuklah kedalam segmen masing-masing sesuai regulasi, agar alokasi dari PBI dapat dipergunakan lebih optimal. Tetapi komitmen dan mekanismenya harus diperdalam dalam pertemuan kali ini,” tegasnya.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mumuju, Andi Baso Mallo menyampaikan bahwa saat ini di Kabupaten Mamuju masih perlu optimalisasi.

Andi menambahkan, seluruh kepala desa dan perangkatnya di Kabupaten Mamuju perlu mendapatkan edukasi langsung terkait segmentasi KP Desa. Karena di Mamuju baru terdaftar 23 dari 88 Desa yang terdaftar. Masih ada 65 Desa yang belum masuk dalam segmen ini.

“Sehingga kami berterima kasih kepada Dinas PMD, Dinas Sosial dan BPKAD atas kolaborasi bersama mendatangkan semua perangkat desa di Kabupaten Mamuju,” ungkapnya. (AB/af)