Namlea, Upeks.co.id – Guna memastikan akurasi data dan akuntabilitas penerimaan iuran wajib PNS daerah di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon, BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar Rekonsiliasi Iuran Wajib (IW) PNSD dan Pemda Triwulan III Tahun 2022, Selasa (27/09).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pembayaran IW PNS Daerah dan Pemda sekaligus rekonsiliasi pembayaran kapitasi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
“Kegiatan Rekonsiliasi Iuran Wajib ini melingkupi pula rekonsiliasi pembayaran dana kapitasi JKN. Jika terjadi selisih baik kurang atau lebih, akan dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya dan diperhitungkan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan bulan berikutnya. Dalam pertemuan ini kita bisa bersama-sama mengoreksi sehingga data yang ada selalu valid,” ujar Mondang.
Mondang berharap agar seluruh pemangku kepentingan mendukung keberlangsungan Program JKN melalui penyampaian pembaruan data peserta dan mengalokasikan anggaran iuran yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan.
“Bentuknya berupa rekapitulasi data peserta by name by address yang berisi data penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai. Selain itu juga data potongan penghasilan pegawai dan juga harus menyampaikan bukti setoran iuran jaminan kesehatan ke kas negara per bulannya,” lanjut Mondang.
Sementara itu, Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru, Ohorella Sukur menyampaikan dukungannya terhadap keberlangsungan Program JKN dan berharap pemangku kepentingan melaksanakan ketentuan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Baginya, jika seluruh pemangku kepentingan Program JKN di daerah menjalankan tupoksinya, maka Program JKN akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan banyak pihak, termasuk pemerintah itu sendiri.
“Kami akan terus mendukung keberlangsungan Program JKN dan secara tertib mengikuti ketentuan yang ada, terutama untuk pembayaran iuran wajib PNS daerah dan iuran wajib Pemda. Semoga ke depannya kita dapat selalu menjalin sinergi dengan baik,” tutur Ohorella. (yr)
