EMPAT lembaga berkolaborasi menggelar diskusi publik masing-masing BPC Gapensi Kolaka, Karang Taruna Kolaka, LSM Lider Sultra dan Kolaka Media Institute (KMI) dengan tema “Kolaka 2024 Siapakah?”. Diskusi publik ini dengan perspektif dunia usaha, dunia pendidikan, pemberdayaan kepemudaan, dan penyerapan aspirasi.
Laporan : Philips Nazareth
Diskusi publik untuk pertama kalinya digelar yang diinisiasi oleh empat lembaga masing-masing BPC Gapensi Kolaka, Karang Taruna, Lider Sultra dan Kolaka Media Institute yang mengangkat isu Kolaka 2024 siapkah, dengan perspektif Dunia Usaha, Pemberdayaan Kepemudaan, Dunia Pendidikan dan Penyerapan Aspirasi Rakyat berlangsung di kedai kopi Jojo pada(23/9/22) malam dipandu oleh Hasimin selaku moderator.
Dalam diskusi tersebut, diawali Ketua BPC Gapensi Kolaka Ivan Darmawan selaku pembicara pertama, namun baru beberapa menit berbicara tiba-tiba disambut dengan padamnya lampu PLN berlangsung sekira 30 menit.
Dalam pemaparannya, Ketua BPC Gapensi langsung menggebrak terkait pembangunan tower gedung Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG) terletak di Jl Bypas Kolaka. Pembangunan gedung RSBG tersebut terdiri dari empat tower sudah menelan anggaran ratusan miliar.
Menurut Ivan, pembangunan rumah sakit RSBG juga disebut Rumah Sakit SMS Berjaya dengan anggaran melalui APBN, APBD Kolaka dan CSR Antam.
“Namun sangat disayangkan pembangunan RSBG/RS SMS Berjaya sudah menelan anggaran ratusan miliar itu ada hak-hak kontraktor lokal yang dirampas disitu. Sejak pembangunannya adakah pengusaha lokal yang dilibatkan disitu,” ungkapnya.
Tidak adanya kontraktor lokal yang dilibatkan dalam pembangunan tower RSBG tersebut menurut Ivan bahwa, disini tidak adanya koordinasi pemerintah dengan pengusaha lokal. Bilamana Pemerintah punya kepedulian terhadap pengusaha lokal, tentunya bisa bertindak agar dalam pekerjaan itu bisa melibatkan pengusaha lokal.
Di Kolaka ini ada beberapa perusahaan tambang begitu besar seperti Antam Kolaka, Vale Indonesia maupun Ceria Nugraha Indotama tetapi sampai saat ini tidak ada kesempatan yang diberikan kepada pengusaha lokal memperoleh pekerjaan disitu.
“Kami berharap masalah seperti ini merupakan pekerjaan rumah bagi calon Bupati Kolaka ke depan,” harap Ivan.
Sementara perspektif dunia pendidikan menurut Ketua Media Institute Ridwan Demmataju salah satu penginisiasi dialog menyorot terkait kualitas pendidikan masih sangat rendah bila dibandingkan dengan daerah lain.
Menurut Ridwan, hal itu juga tidak terlepas dari kualitas seorang guru. Ia menilai bahwa masih banyak guru yang menunaikan tugasnya datang di sekolah hanya sekedar memenuhi jam untuk mengajar. Nah, ini salah satu problema dalam dunia pendidikan di daerah ini perlu dibenahi ke depan agar kualitas pendidikan bisa setara dengan daerah lain.
Begitupun halnya yang disampaikan oleh Musdalim Zakir Ketua Karang Taruna juga legislator Partai Gerindra menegaskan bahwa, pembangunan fisik harus selaras dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun pikiran khususnya membagun SDM pemuda sebagai generasi pelanjut, dan permasalahan ini perlu dipikirkan oleh calon Bupati Kolaka ke depan.
Herman Syahruddin, Ketua Lider Sultra juga salah satu penginisiasi dialog terkiat penyerapan aspirasi agar betul-betul memperhatikan dan menyerap setiap aspirasi dari bawah.
“Jangan biarkan rakyat menangis hanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari,” ungkapnya.
Sementara, Ahdan politisi PPP juga salah satu narasumber mengungkapkan ada tiga sektor pendapatan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Kolaka diantaranya sektor pertambangan, sektor pertanian dan UMKM.
Tetapi menurut Ahdan, sejauh ini kontribusi dari sektor pertambangan begitu besar tetapi belum memberikan dampak ekonomi siginikan kepada masyarakat Kolaka.
“Ini menjadi problema, karena potensi sumber daya alam di Kolaka begitu melimpah tapi belum memberikan dampak ekonomi masyarakat signifikan. Dan sebagai legislator menitik beratkan bahwa masalah aspirasi harus menjadi perhatian bagi semua,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Kolaka H Syaifullah Halik mengapresiasi apa yang dilakukan oleh empat lembaga tersebut untuk menggelar diskusi publik. Menurutnya, acara ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengangkat isu di daerah mencarikan solusi.
Diskusi publik tersebut diikuti oleh Ketua DPRD Kolaka H Syaifullah Halik, Kepala Bappeda Kolaka H Sjamsul Kadar, Kadis Kominfo Kolaka I Nyoman Suastika, Ketua FKUB H Akring Johar, Ketua Komisi II H Ahdan, Ketua Parpol, Ormas, mahasiswa, organisasi pengusaha, dan undangan. (***)
