ANB Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Bantaeng

ANB Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Bantaeng

BANTAENG,UPEKS.co.id— Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Bantaeng (ANB) bersama aktivis dan LSM Kabupaten Bantaeng melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng, Kamis(1/9).

Massa berjalan kaki membawa keranda yang terbungkus kain putih, dari arah kampung Lasepang menuju kantor DPRD Bantaeng, melakukan orasi secara bergantian sambil membakar ban di tengah jalan poros provinsi dan sempat memacetkan arus lalulintas.

Bacaan Lainnya
 

Dalam orasinya masyarakat nelayan Bantaeng merasa kecewa kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan adanya surat edaran larangan Perre-perre beroperasi di perairan laut.

Menyikapi surat edaran dari Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Sulsel, berikut tuntutan ANB yakni, Mendesak Pemkab dan Pemprov untuk membuat regulasi yang tidak merugian Nelayan Pere-pere, Tingkatkan supermasi hukum kepada nelayan Bantaeng serta jaminan selama melaut, mendesak Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Sulsel untuk melakukan edukasi kepada masyarakat nelayan, Menolak surat edaran dina Kelautan dan Perikanan Pempriv Sulsel No.surat:523/1377/VIII/DKP. perihal: Alat tangkap Perre-perre. 

Sementara itu ketua LSM Aidil Adha, menyampaikan perre-perre adalah alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, tidak merusak terumbu karang atau biota laut lainnya.

Ini ramah lingkungan, tidak merusak terumbu karang. Dan ini berdasarkan hasil kajian. Jika ini dilarang hal ini justru merugikan masyarakat nelayan Bantaeng. Dan ini adalah bentuk diskriminasi terhadap nelayan Bantaeng,terangnya.

Penghentian sementara ini, kembali lagi bahwa ini persoalan perut, banyak nelayan yang menginvestasikan ke alat tangkap perre-perre, jika ini dilarang maka mata pencaharian nelayan mau bagaimana lagi,” sambungnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa seharusnya ada solusi yang lebih baik lagi selain pelarangan perre-perre ini,pungkasnya.

Anggota DPRD Bantaeng, Muhammad Yusuf yang menerima aspirasi aliansi tersebut sepakat dengan masyarakat nelayan agar surat yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel tersebut segera dievaluasi.

Atas nama DPRD, Yusuf pun mempersilakan ke masyarakat nelayan untuk menggunakan alat penangkap perre-perre ini. Terlebih, sudah ada kajian bahwa alat tersebut aman digunakan.

“Meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Bantaeng untuk bersurat ke DKP provinsi bahwa surat edaran ini ditolak nelayan Bantaeng,” ujar politisi NasDem ini.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Bantaeng menolak segala kebijakan yang bisa merugikan nelayan, khususnya di Kabupaten Bantaeng.

Untuk itu DPRD Bantaeng merekomendasikan Dinas KP Sulsel segera melakukan kajian. Hasil kajian itu sedapat mungkin tidak merugikan nelayan Bantaeng,” jelasnya. (Irwan Patra)