Makassar, Upeks–Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) melakukan workshop penyusunan revisi penyusunan kerja dan rencana aksi agen perubahan serta tim pembentukan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (ZI WBK WBBM). Workshop dipusatkan di Hotel Ibis City Center, Jalan Maipa Makassar, selama dua hari Sabtu-Minggu, 13-14 Agustus 2022.
Sekretaris Tim Pembangunan ZI WBK WBBM PNUP, Dr Nur Alam La Nafie SE MBA dalam laporannya berharap PNUP dapat mencapai dan mendapatkan sertifikat dengan membenahi enam area secara berkelanjutan.
“Banyak yang telah kita lakukan sebelumnya (tahun 2020-2021), namun tetap kita benahi termasuk melakukan workshop hari ini,” harap dosen administrasi niaga PNUP ini.
Sementara itu, manajer area manajemen perubahan PNUP, Ir Zulmanwardi MSi menambahkan bahwa agen perubahan hanya menjadi trigger (pemicu) untuk area lain untuk menyusun program rencana aksi tahun 2023.
“Dengan menyusun draf tahun 2023, maka jadwal dan kegiatan selama 12 bulan ke depan dapat terealisasi dengan baik,” harap dosen kimia ini.
Acara yang dibuka oleh Wadir bidang administrasi umum dan keuangan PNUP, Dr Sirajuddin Omsa SE MEd Mgmt menyampaikan bahwa tugas ini tidak mudah apalagi keluar dari zona nyaman (comfort zone) karena adanya resistensi dan butuh waktu penyesuaian yang lama.
“Berubah itu tidak mudah apalagi mindset yang cepat puas dengan hasil yang telah diraih termasuk penetapan resmi PNUP menjadi PTN BLU sejak 29 Juli 2022,” ucap mantan kajur akuntansi ini.
Lebih lanjut Sirajuddin Omsa menegaskan bahwa seluruh satker/politeknik saat ini bergerak dinamis dan menjadi pesaing sehingga dibutuhkan outlooking (melihat keluar) semua perubahan dalam peningkatan pelayanan.
“Untuk dapatkan sertifikat ZI WBK WBBM maka reformasi birokrasi sebuah keniscayaan, maka akselerasi dan mitigasi perubahan menjadi sebuah keharusan,” tegasnya.
Dengan melihat indikator penilaian untuk meraih sertifikat ZI WBK WBBM begitu ketat, maka kegiatan workshop menjadi potret untuk melihat kekurangan.
“Semua akan dinilai dan disorot termasuk pemberian layanan bagi kaum difabel (berkebutuhan khusus) dalam area kampus PNUP,” harapnya saat membuka acara.
Pemateri Yudi Pramudianto SSos dari biro Organisasi tata laksana (Ortala) Kemendikbudristek, menyampaikan bahwa saatnya satker/BLU dapat membangun budaya birokrasi kerja yang bersih dan melayani, menjadi role model (panutan) sehingga akhirnya menjadi benchmarking bagi satker lainnya.
“Kerangka logis dalam enam area perubahan adalah katalisator mendapatkan sertifikat ZI WBK WBBM,” harapnya.
Yudi Pramudianto menambahkan bahwa sekarang ini Kemenpan RB membentuk tim tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) maka semua indikator termasuk lhkasn harus 100 persen.
“Yang ikut kontestasi dapatkan sertifikat dibatasi 15 satker/BLU sehingga yang sudah 100 persen saja yang dilayani oleh kemempan RB,” tegas Analis Kebijakan Ortala ini. (*)
