Tiakur, Upeks.co.id – Guna memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Barat Daya, BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya, Sabtu (23/07).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan terus bersinergi dan membangujn kolaborasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat berjalan secara optimal.
“Kami mengapresiasi kerja sama dan komunikasi aktif yang telah terjalin selama ini antara BPJS Kesehatan dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami juga berterima kasih karena pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah berhasil mendaftarkan seluruh aparat perangkat desa menjadi peserta JKN,” kata Mondang.
Dirinya menambahkan mengenai percepatan dan perluasan kepesertaan JKN di Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya terkait kuota penerima bantuan iuran-jaminan kesehatan (PBI-JK). Ia menyebut, berdasarkan data sampai dengan Juli 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya masih memiliki kuota PBI-JK yang belum dipenuhi.
“Kami berharap Dinas Sosial dapat melakukan percepatan pengisian data pada aplikasi SIKS-NG agar lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu kami meminta dukungan dari Dinas Kesehatan untuk melengkapi sarana prasarana dan ketersediaan dokter umum dan dokter gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hal ini sebagai upaya agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih optimal,” tambah Mondang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Alfonsius Siamiloy dalam sambutannya menyampaikan mengenai tujuan forum komunikasi tersebut diadakan dan pentingnya program jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Kami mendukung terlaksananya program JKN ini di Kabupaten Maluku Barat Daya karena manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap dengan dilaksanakannya forum ini akan memperkuat koordinasi dan komunikasi seluruh pemangku kepentingan, hal yang selama ini masih menjadi catatan dan perlu ditingkatkan akan kita segera tindaklanjuti demi kepentingan dan kebaikan masyarakat,” ujar Alfonsius. (yr)
