ENREKANG, Upeks.co.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang sukses menyelenggarakan program kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di 7 desa se Kabupaten Enrekang.
Program DP3 ini adalah agenda Nasional yang bertujuan untuk menjaring dan mencetak kader Pemilu di desa. Program DP3 ini sudah berjalan sejak tahun 2021 lalu hingga tahun 2022.
KPU Enrekang saat ini telah memiliki kader DP3 di Desa Cemba, Desa Pasui, Desa Kolai, Desa Tungka, Desa Kadingeh, Desa Pasang dan Desa Mekkala. Masing-masing desa memiliki 25 kader, total Kader DP3 sebanyak 175 kader.
Ketua KPU Enrekang, Haslipa mengatakan Kader DP3 ini merupakan mitra strategis bagi KPU Enrekang dalam melaksanakan dan mensukseskan agenda Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
“Kader DP3 kiranya aktif melakukan pencerahan kepada masyarakat terkait agenda dan tahapan Pemilu 2024 yang sementara berjalan. Bapak dan Ibu selaku kader DP3 adalah perpanjangan tangan bagi KPU Enrekang dalam melakukan sosialisasi kepemiluan di desa”, kata Haslipa pada kegiatan penutupan Pembekalan Kader DP3 di Desa Mekkala, Kecamatan Curio, Rabu (10/8/2022).
“Jangan lupa, informasi dan pengetahuan yang telah diterima dalam forum DP3 harap diteruskan kepada keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar agar mereka dapat memahami tujuan dilaksanakannya Pemilu”, sambungnya.
Hal yang sama disampaikan Kordiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muhammad Yunus.
Dia menyampaikan kegiatan DP3 ini merupakan program yang dirancang KPU untuk mempermudah tugas-tugas KPU dalam melaksanakan semua tahapan Pemilu maupun Pemilihan Serentak Tahun 2024.
“Kami berharap Bapak dan Ibu selaku Kader DP3 bisa terlibat sebagai Penyelenggara Adhoc pada Pemilu 2024 nanti. Jaga integritas dan jangan berafiliasi dengan Partai Politik ataupun menjadi Tim Sukses Pasangan Calon karena penyelenggara Pemilu harus netral dan independen”, ucapnya.
Dalam forum Pembekalan Kader DP3 disajikan beragam materi kepada peserta, antara lain terkait esensi demokrasi dan partisipasi pemilih, pendidikan pemilih, tahapan Pemilu, teknik komunikasi publik, larangan money politic, pencegahan berita hoax hingga bahayanya kampanye SARA. (*)
