Tahapan Pemilu Berjalan, Pengawasan Netralitas ASN Juga Mulai

  • Whatsapp
Tahapan Pemilu Berjalan, Pengawasan Netralitas ASN Juga Mulai

ENREKANG,UPEKS.co.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Enrekang menggelar acara Dialog Publik Thematic di ruang rapat Bawaslu beberapa hari lalu.

Kegiatan yang mengangkat tema “Netralitas ASN Antara Cita-citadan Realitas pada Pemilu 2024” dihadiri Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel, Drs. Syaiful Jihad, M.Ag, Koord. Divisi Humas dan Hubal, Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang, Komisioner Bawaslu Enrekang, Kabag Hukum Setda Enrekang, beberapa Pimpinan OPD dan Jurnalis Media cetak, online dan elektronik.

Bacaan Lainnya

Ketua Bawaslu Enrekang, Uli Nuha dalam sambutannya menyampaikan tujuan kegiatan ini dilakukan salah satunya adalah meningkatkan pemahaman terkait pengawasan partisipasitip khususnya pada Netralitas ASN.

“Di beberapa kegiatan ketika sudah masuk Tahapan Pemilu 2024 sejak 14 Juni lalu kami sudah menyampaikan bahwa argo pengawasan netralitas ASN juga sudah berjalan. Ini yang penting untuk kita bicarakan dengan duduk bersama seperti apa netralitas ASN ini,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang.

“Yang kedua adalah Pengawasan partisipasitip bagaimana keterlibatan seluruh stakeholder  bukan saja pada ASN, banyak hal  yang perlu didiskusikan, terutama money politik karena tidak menutup kemungkinan ASN juga bisa bermain politik uang,” tambahnya.

Di tempat yang sama Pimpinan Bawaslu  Provinsi Sulsel Syaiful Jihad mengatakan  kontrak ASN itu 24 jam dan karena itu selama 24 jam ASN mesti netral. Dia menjelaskan banyak ASN yang tidak memahami sehingga jika hari libur ASN merasa bebas bukan sebagai ASN.

“Kita mesti menjaga proses demokrasi kita agar betul-betul sesuai dengan koridornya sehingga Tidak ada hal-hal yang kemudian  dimaknai sebagai kecurangan memanfaatkan ASN yang sangat besar pengaruhnya di masyarakat,” ujar Syaiful Jihad.

Dia menjelaskan ASN punya hak pilih tapi tidak berarti harus vulgar mendemonstrasikan pilihannya. Ketika ASN sudah berbicara diruang publik maka orang akan membaca netralitas mereka.

“ASN bukan hanya PNS tetapi termasuk PPPK sehingga kita harus menjaga demokrasi kita sekaligus menjaga keluarga dan saudara-saudara kita. Terkadang karena ketidaktahuan sehingga terjadi pelanggaran itulah pentingnya kami mengundang media agar menjadi sarana untuk menyampaikan ke masyarakat,” pungkasnya.

Peran media diharap menjadi corong bagi Pengawas dan Penyelenggara Pemilu sehingga tahapan demi tahapan dapat diketahui melalui media massa. (Sry)