Kementerian ATR/BPN dan Polda Sulsel Komitmen Berantas Mafia Tanah

  • Whatsapp
Kementerian ATR/BPN dan Polda Sulsel Komitmen Berantas Mafia Tanah

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana bersama Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Dirjen SKP, Staf Khusus Kaknwil BPN, Wakapolda, Dirkrimmum dan Kabid Humas, menyampaikan komitmennya berantas mafia tanah.

Hal itu disampaikan saat press release kasus mafia tanah di wilayah Polda Sulsel, di Mapolda Sulsel, Kamis (30/6/21).

Bacaan Lainnya

Kapolda Sulsel menuturkan , untuk kasus-kasus menonjol terkait dengan masalah tanah adalah tidak pidana penyerobotan, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana penipuan dan penggelapan dan tidak pidana penggelapan hak.

“Permasalahan pertanahan di Sulsel soal mafia tanah, tentunya dalam hal ini kami dari Satgas Mafia Tanah yang terdiri dari Kepolisian yakni Polda Sulsel, BPN dan Kejaksaan terus melakukan komitmen untuk berantas mafia tersebut,” tuturnya.

Kemudian pihaknya juga menyampaikan bahwa selama tahun 2021, ada target dan itu ditentukan oleh Satgas Mafia Tanah pusat. ada 4 target di 2021 dan keempat target tersebut dapat terpenuhi.

Sedang pada tahun 2022 mendapat tiga target. Pihaknya membuat laporan dari beberapa laporan polisi yang ditangani. Kemudian dilaporan ke Satgas Mafia Tanah pusat. Kemudian dari pusat yang menentukan. 

Pertama lanjut Nana, adalah perkara kasus Al-Markaz yang sampai saat ini proses penyidikannya masih berlangsung dan masih P19. Kedua adalah kasus Waduk Tumbuh Pampang dari PUPR dan untuk kasus itu sudah terpenuhi dan sudah selesai atau sudah P21. 

“Ketiga adalah kasus eks Kebung Binatang dan saat ini Polda sudah melakukan penetapan tersangka dan menahan tersangkanya. Jadi progresnya, satu sudah P21 dan dua masih dalam penyidikan,” bebernya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menilai, jumlah sengketa tanah di Sulsel memang cukup tinggi. Namun apa yang disampaikan oleh Kapolda bahwa target yang telah ditetapkan di wilayah Sulsel adalah tiga terkait mafia tanah.

Pertama adalah permasalah tanah Al-Markaz, kemudian permasalahan tanah kementerian PUPR yaitu Waduk Tumbuh Pampang dan ketiga adalah permasalah tanah eks Kebung Binatang.

“Khusus kasus tanah eks Kebung Binatang ini, adalah salah satu bukti komitmen bersama antara BPN, Kepolisian untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat,”  terangnya.

Untuk itu, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Polda dan jajaran, Kakanwil Sulsel serta Kejaksaan atas kerjasama yang baik. Dia juga berharap bukan hanya di Polda Sulsel saja yang dapat mengungkap kasus Mafia Tanah ini.

“Saya juga sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN agar bersama-sama kepolisian di Polda masing-masing untuk berkomitmen memberantas mafia tanah,” tuturnya.

“Ini hanya awal dimulainya komitmen bersama dan kita pastikan bahwa prosedur hukum dilalui dengan baik tanpa pandang bulu. Sekali lagi hati-hati dengan mafia tanah,” tutupnya. (Jay)