Kasus Dugaan Korupsi Tambang Pasir Takalar, GNPK Minta Kejati Panggil Pejabat Pemberi Disposisi

Kasus Dugaan Korupsi Tambang Pasir Takalar, GNPK Minta Kejati Panggil Pejabat Pemberi Disposisi

Makassar,Upeks.co.id— Kasus dugaan korupsi penetapan harga jual tambang pasir laut di Kabupaten Takalar tahun 2020, mulai menuai titik terang.

Pasalnya, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menemukan

Bacaan Lainnya

adanya indikasi keterlibatan pejabat penting dalam kasus tersebut. Dimana, pejabat tersebut mengeluarkan disposisi terkait pertimbangan permohonan keringanan pajak tambang pasir laut. Disposisi tersebut dikeluarkan pasca tanda tangan kontrak dilakukan oleh pihak penambang pasir.

Saat ini, disposisi pejabat tersebut tengah di telaah dan dikaji oleh tim penyidik Kejati Sulsel yang menangani kasus dugaan korupsi harga jual tambang pasir laut itu.

“Iya ada disposisi pejabat. Itu yang sedang kami telaah,” beber sumber internal di Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel, yang minta dirahasiakan identitasnya.

Atas temuan disposisi itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK) pusat, Ramzah Thabraman, mengapresiasi kinerja Kejati Sulsel yang serius dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

Ia pun mendesak Kejati untuk memanggil pejabat pemberi disposisi tersebut.

“Kok ada disposisi pejabat. Ini harus didalami oleh tim jaksa,” tandasnya, Selasa (26/4/2022).

Menurut Ramzah, harga pajak tambang pasir tersebut tidak bisa dikurangi, lantaran tidak terkait hal-hal sosial. Tambang pasir tersebut, lanjut dia, murni bisnis dan dananya masuk ke kas daerah.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Sulsel, Andi Faik Wana Hamzah yang dikonfirmasi, Senin (25/4/2020), tak membantah soal adanya disposisi pejabat tersebut.

“Kalau soal materi perkara saya tidak bisa komentar. Yang jelas, penentuan saksi atau orang orang yang dimintai keterangan  oleh penyidik, sesuai kebutuhan perkara dan pembuktian,” akunya.

Dilansir sebelumnya, kasus tersebut diusut lantaran adanya dugaan potensi kerugian negara sangat besar dalam penetapan harga jual tambang pasir laut di wilayah Takalar tahun 2020.

Diduga, harga tambang pasir laut dijual Rp7.500 per kubik dari harga jual yang ditetapkan dalam peraturan sebesar Rp10.000 per kubik. Informasi yang dihimpun menyebutkan, turunnya nilai harga jual tambang pasir didasari oleh adanya penawaran yang dilakukan pihak penambang. Data terbaru,  total tambang pasir laut yang dieksploitasi mencapat 10 juta kubik.

Tawaran pihak penambang kemudian direspon dengan rapat bersama sejumlah pejabat Pemkab Takalar. Tawaran pengurangan harga itu kemudian disetujui dan disepakati melalui berita acara.

Belakangan, masalah pun muncul, lantaran penetapan pengurangan harga jual tambang pasir laut tersebut, disinyalir tidak memiliki dasar regulasi yang kuat. Dan kebijakan itu, dianggap oleh aparat penegak hukum, sebagai langkah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang cukup besar. (rif)