SPDP Pemalsuan Keterangan Hilang Kepolisian Diterima Kejati

  • Whatsapp
SPDP Pemalsuan Keterangan Hilang Kepolisian Diterima Kejati

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan pemalsuan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) kepolisian, telah diterima pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

SPDP dugaan pemalsuan yang dilaporkan Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulsel, AKBP Edi Harto, diterima Kejati Sulsel pada, Rabu (9/3/22).

Bacaan Lainnya

Kepala Seksi Kamnegtibum & TPUL Bidang Pidana Umum (Pidum) Kejati Sulsel, Muhammad Fahrul dikonfirmasi membenarkan pengiriman SPDP dugaan pemalsuan surat keterangan hilang tersebut.

“Iya SPDP nya sudah masuk Rabu kemarin. Setelah masuk SPDP nya, tentu kami menunggu berkasnya dari penyidik kepolisian,” ucap Muhammad Fahrul, Senin (14/3/22).

Fahrul menyebut, akan menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P16) serta menunggu penyerahan berkas perkara dari penyidik.

Sebelumnya, Kasubdit 2 Harta dan Benda (Harda) Ditreskrimmum Polda Sulsel, AKBP Ahmad Mariadi mengatakan, pihaknya sudah naikkan kepenyidikan kasus tersebut. Setelah dilakukan proses secara projustitia, maka akan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka. 

“Belum bisa kami menyebutkan siapa tersangkanya sebelum di gelar perkara,” kata mantan Kapolsek Rappocini ini.

Diketahui, dugaan pemalsuan itu berawal dari seorang atas nama Mustakim datang ke kantor SPKT Polda Sulsel untuk melapor terkait dengan laporan kehilangan.

Dilaporkan Mustakim itu berupa SIM, KTP, ATM dan kartu BPJS dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/431/IV/2021/SPKT, pada 30 April 2021.

Namun dari surat itu, lalu Mustakim menirunya atau memalsukan dengan muatan surat kehilangan yang lain, yaitu dibuat seolah-olah kehilangan 36 akta jual beli (AJB).

Dimana laporan kehilangan tersebut diduga telah dipalsukan oleh terlapor (Mustakim) berteman.

Belakangan diketahui, akibat pemalsuan SKTLK itu ternyata banyak menimbulkan kerugian terhadap warga. 

Pasalnya, surat keterangan yang dipalsukan itu, kemudian digunakan oleh oknum tak bertanggungjawab mengajukan gugutan di Pengadilan Negeri Makassar. (Jay)