Renperda Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove, Sofyan Syam Dengar Masukan Warga

  • Whatsapp
Renperda Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove, Sofyan Syam Dengar Masukan Warga

PANGKEP,UPEKS.co.id— Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove.

Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Sofyan Syam melaksanakan konsultasi publik, di kelurahan Padoang-doangan, Pangkajene, Jumat (25/3/22).

Bacaan Lainnya

Konsultasi publik ini kata wakil ketua komisi E DPRD Sulsel itu, bertujuan sebagai pemenuhan hak bagi masyarakat untuk turut berlartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

“Konsultasi ini untuk menyerap aspirasi masyarakat, sebagai bahan masukan dalam penyusunan ranperda,” katanya.

Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove sengaja dipilih, sebab kata anggota DPRD Sulsel dua priode itu Pangkep memiliki wilayah kepulauan dan pesisir yang luas.

“Sehingga kita harapkan, banyak masukan dari masyarakat. Khususnya penggiat lingkungan tentang pengelolaan hutan mangrove,” imbuhnya.

Konsultasi publik ini menghadirkan kepala seksi pengawsan sumberdaya kelautan cabang dinas kelautan Pangkep, dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulsel, Aron Arfandy Pananrang sebagai pembicara.

Dikatakan Aron,  Salah satu Tupoksi dari cabang dinas kelautan dan perikanan adalah pengelolaan kawasan pesisir dan kawasan bawah laut. Diantara tugasnya, pemgelolaan hutan mangorve.

Tiga tahun terakhir katanya, pihaknya sudah menanam ratusan mangrove dengan luas 1764 Ha.

“Tujuan kita, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Salah seorang tokoh pemuda Sibatua, Herianto memberi masukan, kawasan hutan mangrove memang perlu dirawat. Namun juga katanya, perlu penambahan sarana dan prasarana penunjang. Sehingga, bisa menjadi salah satu potensi ekonomi rakyat. 

“Sibatua ada hutan mangrove, disana ada transaksi jual beli ikan dan menjadi kunjungan wisata. Namun, kami berharap ada penambahan sarana prasarana penunjang,” ucapnya.

Konsultasi publik ini turut dihadiri ketua Apdesi Pangkep yang juga kepala desa Mattiro Matae, Rizal Idris dan anggota DPRD Pangkep Indriani. (Sah)