Pemkot – Kejari Makassar Deklarasi Pencanangan Baruga Adhyaksa RJ

Pemkot - Kejari Makassar Deklarasi Pencanangan Baruga Adhyaksa RJ

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Kejari Makassar, deklarasi pencanagan Baruga Adhyaksa  Restoratif Justice (RJ) di Taman Pramuka Jl Hasanuddin Makassar, Jumat (4/3/22).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Andi Sundari mengatakan penerapan restorative justice oleh Kejaksaan cukup kuat baik dari segi historis, filosofis, sosiologis dan maupun sisi perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai agama dan budaya.

Bacaan Lainnya

Restoratif Justice kata Andi Sundari dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, memulihkan kerugian dan penderitaan korban dan terwujudnya peradilan cepat, sederhana dan dengan biaya murah.

Andi Sundari menyebut, berbicara karakteristik masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar, masyarakat Makassar memiliki karakter yang tergolong keras demi menjunjung tinggi kehormatan.

“Maka perlu segera dibentuk Baruga Adhyaksa Restorative Justice House agar masyarakat secara aktif dapat dilibatkan oleh Kejaksaaan untuk menjaga keseimbangan yang merupakan nilai luhur budaya bangsa Indonesia, ” sebutnya.

Hal tersebut menurut Andi Sundari, diperlukan dalam rangka mengawal Kebijakan penerapan restorative justice yang didasarkan pada nilai-nilai kerifan lokal sehingga terbentuk iklim harmonis dan saling melengkapi antara Hukum Nasional dengan Hukum Adat. 

“Termasuk juga mengurangi permasalahan over kapasitas yang terjadi di Rutan dan LP, menghemat anggaran negara dan mengurangi penumpukan perkara di Kejaksaan dan di Pengadilan, ” ucap Andi Sundari.

Dikatakannya, penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

“Prinsip Keadilan Restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dalam bentuk pemberlakuan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice,” katanya.

Moh Ramdhan Pomanto yang turut hadir bersama Kajari Makassar Andi Sundari dalam launching Baruga Adhyaksa restoratif justice house tersebut mengakui jika kedepannya di kecamatan lainnya akan menyusul untuk membuat hal serupa.

“Saya kira restoratif justice ini penting sebagai sarana yang ada di Masyarakat. Makanya di kecamatan lain akan menyusul,” ujarnya di hadapan para camat yang juga turut hadir.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Makassar, Andi Hairil Akhmad mengatakan, sudah ada tujuh perkara yang dilakukan penyelesaian keadilan melalui Restoratif Justice selama tahun 2022.

“Terakhir perkara diselesaikan melalui keadilan RJ yakni antara kemanakan dan paman. Itu kasus penganiayaan. Restoratif Jastice dilakukan di Baruga Adhyaksa pagi tadi,” kata Andi Hairil. (Jay)