DIduga Ada Praktek Tying, KPPU Pantau Distribusi Minyak Goreng di Maros

  • Whatsapp
DIduga Ada Praktek Tying, KPPU Pantau Distribusi Minyak Goreng di Maros

MAROS,UPEKS.co.id— Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil  VI Makassar akan terus melakukan pemantaun terhadap komoditas minyak goreng di distributor Makassar. Pemantaun juga dilakukan di Maros setelah adanya dugaan praktek tying.

Kepala Bidang Penegakan Hukum (KPPU) Kanwil  VI Makassar, Hasiholan Pasaribu, mengatakan hal ini dilakukan setelah adanya perilaku distributor minyak goreng yang mensyaratkan pembelian produk lain untuk memperoleh minyak goreng.

Bacaan Lainnya

“Beberapa waktu lalu kami temukan bahwa terjadi dugaan praktik tying yang mana produk minyak goreng dikaitkan dengan produk sabun,” katanya.

Makanya pihaknya pun akan terus melakukan pemantauan agar pasokan minyak goreng yang langka tidak dipaketkan lagi dengan produk lain.

“Berdasarkan Undang – Undang No 5 Pasal 15 Ayat 2, Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (tying agreement),” katanya.

Selain itu pihaknya juga terus menekankan agar dalam operasi pasar tetap menjaga harga yang telah diatur dalam regulasi.

“Kami juga mengimbau agar kiranya dalam operasi pasar tidak terjadi praktek tying, dan dan tetap menjaga agar harga yang disampaikan kemasyarakat tidak terlampau tinggi karena itu semua sudah diatur diregulasi , dan harga  tertinggi dari toko ke konsumen itu Rp 14.000 per liter,” ucapnya.

KPPU pun memberi peringatan pada distributor dan juga pelaku retail agar tidak melakukan tying .

“Proses hukum pun siap dilakukan  jika ada distributor atau retail yang melanggar,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan akan ada denda administrasi sebanyak 10 persen dari nilai penjualan.

“Atau 50 persen dari keuntungan selama dugaan pelanggaran terjadi, misalnya dalam proses tying mereka dapat keuntungan 100 jt kita bisa patok 10 persen atau 50 persen dari keuntungannya,” ucapnya.

Mengenai pencabutan izin ia mengatakan KPPU hanya memberikan rekomendasi ke instansi terkait jika terdapat perbuatan yang melanggar. (***)