Tiga Program Bantuan Dinsos Sejahterakan Masyarakat Soppeng

  • Whatsapp
Tiga Program Bantuan Dinsos Sejahterakan Masyarakat Soppeng

SOPPENG,UPEKS.co.id— Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Soppeng, Suriasni menyebut terdapat tiga jenis program bantuan sosial yang dimiliki Dinsos Soppeng di tahun 2022.

Ketiga program bantuan sosial itu adalah Program Kesejahteraan Keluarga (Rastra), Program Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar, dan Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Bacaan Lainnya

Suriasni menjelaskan, program Kesejahteraan Keluarga (Rastra) merupakan program untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. 

Program ini merupakan program dari Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Soppeng. Di Kabupaten Soppeng, bantuan ini menyasar 1.462 Kepala Keluarga kurang mampu.

Kemudian, bantuan sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar merupakan program dari Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinsos Soppeng. 

Bantuan yang diberikan berupa penyediaan alat bantu menyasar 10 Penyandang Disabilitas, Permakanan untuk 80 Lansia dan 41 Penyandang Kusta, dan Bantuan Sandang untuk 7 Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak (LKSA).

Sedangkan, untuk Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program dari Bidang Linjamsos Dinsos Soppeng, yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi dan lainnya.

Jenis usaha program bantuan stimulan UEP pada umumnya berkaitan dengan mata pencaharian pokok keluarga seperti pertanian, peternakan, perdagangan atau jasa, perikanan, dan lain-lain.

Kata dia, ketiga program bantuan ini diluar dari program bantuan milik Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Semua program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Soppeng agar keluar dari kondisi kemiskinan,” ujarnya.

Yang dimana dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan penerima bantuan dari ketiga program berasal dari usulan pihak Kelurahan dan Kecamatan.

“Seluruh penerima bantuan adalah warga yang telah memiliki ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini yang menunjukan bahwa warga tersebut merupakan fakir miskin dan kurang mampu,” tutupnya. (Min)