Pemkab Majene dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulbar Teken MoU

  • Whatsapp

MAJENE, UPEKS.co.id—Pemerintah Kabupaten Majene, melalui Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
Umum Daerah Majene melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan
Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, di ruang pola kantor
Bupati Majene, Selasa (25/1/2022).

Penandatanganan dihadiri Bupati Majene Andi Achmad Syukri,  Ketua DPRD
Majene Salmawati Djamado, Ketua Ombudsman Lukman Umar, Dandim 1401
Letkol Inf.Ricard Harisab, Kapolres Majene AKBP Febryanto Siagian,
Kajari Majene Nursurya, Sekda Majene Ardyansya, para Staf Ahli,
Asisten Setda, para pimpinan OPD, Camat dan Kabag Setda Majene.

Bacaan Lainnya

Kadisdukcapil Majene Asri Albar mengatakan,  penandatanganan PKS
tersebut merupakan amanat dari Permendagri no 19 Tahun 2018 tentang
peningkatan administrasi kependudukan. Ia sangat bersyukur seluruh
layanan administrasi kependudukan diatas rata-rata nasional bahkan
untuk tingkat Provinsi Sulbar, Majene berada di urutan pertama dari
sekian layanan kependudukan yang ada.

“Perjanjian Kerjasama ini sudah yang ke 7 kalinya dilakukan,  dua
diantaranya dengan lembaga vertikal. Hal tersebut untuk mencapai
target selanjutnya ditingkat tingkat nasional. Untuk itu kami
mengnatisipasi dengan inovasi, berkolaborasi dengan OPD terkait,” ujar
Asri Albar.

Ditempat yang sama, Bupati Majene Andi Achmad Syukri mengatakan,
pencapaian Majene yang telah beranjak ke Zona Hijau di tahun 2021
merupakan langkah awal yang sangat baik. Pembenahan sektor pelayanan
publik menjadi salah satu bentuk implementasi dan sejalan dengan visi
misi Pemerintah Majene yaitu Unggul Mandiri dan Religius.

“Melalui penandatanganan bersama Ombudsman kami berharap akan semakin
membantu upaya peningkatan layanan publik. Saya meminta Kabag
Organisasi Setda Majene untuk menindak lanjuti pembinaan perangkat
daerah,  termasuk dengan mengevaluasi kepatuhan seluruh perangkat
daerah, sebab dalam waktu-waktu tertentu saya, wakil bupati dan Sekda
akan turun langsung ke tiap tiap OPD pelayanan, untuk mengecek apakah
semua rekomendasi sudah ditindak lanjuti atau tidak,” ungkapnya.

Andi Syukri juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Disdukcapil,
khususnya agenda optimalisasi pelayanan public, dengan mendatangani
kerja sama dengan Dinkes dan RSUD Majene,”Tujuannya untuk percepatan
pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan, sebagai ujung tombak
pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat Lumkan
Umar,  memaparkan hasil evaluasi Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah
Kabupaten Majene serta Potret Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah
Kabupaten Majene Tahun 2014 – 2021.

Ia kembali mengapresiasi Disdukcapil yang bisa mendongkrak nilai
kepatuhan Pemerintah Kabupaten Majene sehingga mampu beralih ke Zona
Hijau. Selain itu ia juga mengapresiasi Pemrintah Kabupaten Majene
karna dimasa ” injury time ” atau hanya 41 hari saja Majene bisa
mengejar .

“Alhamdulillah Disdukcapil bisa meraih nolai sempurna 100, saya bisa
katakan Majene hijau karna Disdukcapil, dijaman bupati sebelumnya kita
sudah memantik, bahwa Capil adalah aalah satu fokus pembenahan
alhamdulillah luar biasa tidak ada pengaduan di Ombudsman terkait
kinerja Disdukcapil ” ucapanya.

Lukman juga menjelaskan,  untuk nilai kepatuhan menyisahkan Pemerintah
Provinsi Sulbar dan kabupaten Pasangkayu yang masih berada di Zona
kuning. 5 kabupaten lainnya telah berada di zona hijau.

Diakhir acara Bupati Majene menyerahkan piagam penghargaan kepada 14
tenaga operator Non ASN Disdukcapil yang dinilai telah beprestasi
tinggi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi
masyarakat.14 tenaga non ASN tersebut diantaranya 8 Operator Siap,
satu operator keuangan dan 4 tenaga operator pelayanan kelililng
adminduk.(Ali).