WALHI Laporkan Oknum Anggota DPRD Sulsel dan Toraja Utara di Polda

  • Whatsapp
WALHI Laporkan Oknum Anggota DPRD Sulsel dan Toraja Utara di Polda

MAKASSAR,UPEKS.co.id– Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel, melaporkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel dan Toraja Utara ke Markas Kepolisian Daerah Polda Sulsel, Senin (13/12/21).

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muh Al Amin dikonfirmasi mengatakan, pihaknya melaporkan oknum anggota DPRD Sulsel dan DPRD Kabupaten Toraja Utara. Hanya saja, Amin enggan membeberkan identitas oknum yang di laporkan itu.

Bacaan Lainnya

“Kami baru akan mengkonfirmasi nama terlapor kalau polisi sudah mengeluarkan laporan pemeriksaan atau ada peningkatan status hukum terhadap terlapor,” kata Amin.

Karena sejauh ini, pihaknya baru melaporkan terlapor. Sehingga, Amin meminta media dan publik bersabar dulu dan tunggu siapa yang dilaporkan itu dan ada berapa orang.

Namun terang Amin, catatan tim investigasi WALHI ada dua pejabat yang sedang bangun Villa di hutan Pongtonra. Pertama anggota DPRD Sulsel dan kedua DPRD Kabupaten Toraja Utara.

“Mereka ini sekarang bangun Villa dan area wisata di loaksi yang kami lihat sebagai hutan lindung,” terang Amin saat dikonfirmasi usai melapor di Mapolda Sulsel, Senin (13/12/21).

Amin juga mengaku sudah koordinasi dengan Kementerian. Termasuk komunikasi dengan Staf BPK Sulsel, KLHK Wilayah 7 Makassar dan meminta keterangan apa daerah itu ada izin pinjam pake kawasan hutan atau tidak, atau izin kehutanan sosial.

Namun lanjut Amin, mereka tidak menjawab. Kemudian dia minta lagi. Barulah mereka bilang tidak ada ijin yang diterbitkan dalam area hutan lindung d Toraja Utara, khususnya di hutan Pongtora .

“Dalam laporan ini,.kami masukan empat berkas alat bukti, yakni ‪SK 362‬ tahun 2019 tentang penetapan hutan lindung Sulsel. Kedua gambar dan dokumentasi pembangunan villa diduga milik anggota DPRD sulsel,” lanjutnya.

Ketiga sambung Amin, yakni peta overlay atau titik koordinat dengan peta ‪SK 362‬ menteri KLHK. Pihaknya juga masukkan nama saksi masyarakat yang bisa diminta ketaranga  oleh pihak kepolisian untuk posisi tanah.

“Kami tidak lihat ada status tanah, tapi kami lihat norma hukum berdasarkan SK menteri KLHK nomor 362 tanah ditempati terlapor bangun villa, di Kecamatan Kapala Pitu masuk wilayah hutan lindung,” sambungnya.

“Berarti tanah itu milik negara , statusnya lindung tidak boleh dirusak atau diduduki apalagi dirusak. Kami merujuk norma hukum UU 18 2013 bahwa setiap orang dilarang menduduki hutan lindung secara ilegal. Target kami berantas mafia tanah yang diduga dilakukan pejabat di Sulsel,” tambahnya. (jay)