Tahun 2022, Bupati Kepulauan Aru Targetkan Seluruh Aparat Desa Jadi Peserta JKN-KIS

  • Whatsapp
Tahun 2022, Bupati Kepulauan Aru Targetkan Seluruh Aparat Desa Jadi Peserta JKN-KIS

 

Bacaan Lainnya

Dobo, upeks.co.id – BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru berupaya memperkuat sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan melalui Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru, Selasa (16/11).

“Kami berharap anggaran mengenai iuran dan pendaftaran aparat desa dalam Program JKN-KIS bisa direalisasikan di tahun 2022 dan kekurangan yang masih ada akan kami upayakan untuk selesai di tahun ini. Semoga dalam pembahasan selanjutnya di pertemuan ini akan muncul gagasan untuk mengatasi kendala yang ada,” ucap Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon HS Rumondang memaparkan cakupan kepesertaan dalam Program JKN-KIS, penonaktifan data PBI APBN, PBPU Pemda, dan pendaftaran aparat desa di Kabupaten Kepulauan Aru.

“Per November 2021 cakupan kepesertaan untuk Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 82,62%. Mudah-mudahan dalam dua atau tiga tahun ke depan bisa meningkat dan mencapai cakupan kepesertaan 98%. Kami mohon dukungan pemerintah daerah terkait penganggaran iuran jaminan kesehatan, terutama untuk iuran dan pendaftaran perangkat desa. Dengan demikian, harapannya dapat berkontribusi dalam pencapaian cakupan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Kepulauan Aru,” urai Mondang.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), A.P. D. Tabela menyampaikan mengenai kendala pendaftaran aparat desa dan penganggaran iuran jaminan kesehatan aparat desa di tahun 2022.

“Terkait dengan pendaftaran aparat desa, untuk Kabupaten Kepulauan Aru karena ada keterbatasan anggaran sehingga nanti akan dianggarkan di tahun 2022 sesuai dengan data yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan. Kebetulan di tahun ini ada 67 desa yang akan melakukan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa. Nantinya setelah pelantikan kepala desa secara definitif di tahun 2022 diharapkan sudah ada ketersediaan anggaran iuran jaminan kesehatan terhadap aparat perangkat desa karena sudah dianggarkan,” ujar Tabela. (yr)