Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Pemalsuan Tanda Tangan Lurah

  • Whatsapp
Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Pemalsuan Tanda Tangan Lurah

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Polisi telah menaikkan status dugaan memalsukan tanda tangan dan kop surat Kelurahan Kaluku Bodoa ke tingkat penyidikan. Karena itu, polisi didesak melakukan penahanan dan menetapkan tersangka.

Ketua LSM Mandala, Aksan SH mengatakan, pemalsuan tanda tangan dan kop surat tersebut diduga bertujuan mengaburkan siapa pemilik sebenarnya atas lahan seluas 7 hektar di depan Kantor Galangan Kapal atau PT IKI.

Bacaan Lainnya

“Dalam surat yang diduga dipalsukan tersebut, ada oknum yang meminta agar penerbitan SPPT PBB tahun 2021 dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara 353/pdtG/PN MKS tanggal 3 Juni 2021 terkait tanah seluas 8 Ha atas nama dirinya sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Tallo, Polrestabes Makassar, Iptu Ahmad mengatakan, kasus tersebut telah resmi naik ke tingkat penyidikan.

“lya sudah sidik,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Kata dia, pihaknya terus menggenjot penyidikan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Lurah Kaluku Bodoa. Dimana terlapor merupakan Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AS.

Pasca naik ke tingkat penyidikan, jelas Ahmad, tim penyidik kemudian melakukan penyitaan dokumen yang diduga dilakukan pemalsuan guna diuji di laboratorium forensik.

“Untuk melengkapi syarat pemeriksaan di Labfor harus pada saat proses penyidikan. Rencana kita akan sita dokumen yang diduga palsu untuk diperiksa ke labfor,” tuturnya.

Dalam Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Lurah Kaluku Bodoa, Tallo, Makassar, M Amin, polisi memeriksa salah satu pegawai.

“Kalau saksi sudah 7 orang yang kita periksa. Saat ini kita masih mengklarifikasi terkait apakah benar ada permohonan yang diajukan dan sejauh ini memang benar ada permohonan dan ditanda tangani oleh Lurah dan itu tidak diakui oleh Lurah,” kata Iptu Ahmad.

Menurutnya, ada empat dokumen yang diduga dipalsukan masing- masing dokumen permohonan, dokumen peninjauan objek dan permohonan pembatalan penerbitan SPPT.

“Ada 4 dokumen yang diduga dipalsukan, semuanya itu ditanda tangani oleh lurah dan itu tidak diakui oleh Lurah, terlapor itu berinisial AS dia Pensiunan ASN,” tuturnya. (rilis)