Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Berkomitmen Wujudkan UHC

  • Whatsapp
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Berkomitmen Wujudkan UHC

Bacaan Lainnya

 

Namrole, upeks.co.id – BPJS Kesehatan Kabupaten Buru Selatan menggelar Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Buru Selatan Tahap II 2021, Jumat (26/11). Kegiatan tersebut sebagai komitmen para pemangku kepentingan di Kabupaten Buru Selatan dalam menyukseskan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, Iskandar Walla menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mengupayakan peningkatan capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui penganggaran iuran JKN-KIS di APBD tahun 2022.

“Dalam kegiatan ini kita akan membahas hal-hal terkait dengan Program JKN-KIS di Kabupaten Buru Selatan. Pertemuan kali ini sangat penting karena saat ini kami sedang merencanakan anggaran untuk tahun 2022. Nantinya kami akan mempersiapkan untuk pencapaian UHC. Sebagai informasi, Kabupaten Buru Selatan saat ini telah mencapai 83% kepesertaan JKN-KIS,” ujar Iskandar.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan menyampaikan pertimbangan terkait alokasi kebutuhan anggaran PBPU Pemda untuk tahun 2022 demi peningkatan cakupan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Buru Selatan.

“Semoga dalam beberapa tahun ke depan ada perkembangan yang baik dan meningkat untuk cakupan kepesertaan JKN-KIS dan akses pelayanan kesehatan, khususnya di Kabupaten Buru Selatan. Kami mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan penambahan anggaran PBPU Pemda secara bertahap. Selain itu penting pula untuk memastikan mengenai penganggaran iuran dan pendaftaran aparat desa untuk mewujudkan UHC,” tutur Mondang.

Menanggapi hasil paparan dalam kegiatan tersebut, Iskandar Walla menyampaikan akan memperhatikan usulan dari BPJS Kesehatan untuk mengupayakan tercapainya UHC kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Buru Selatan.

“Mengenai pendaftaran dan iuran aparat desa dalam kepesertaan JKN-KIS akan menjadi perhatian penting dalam Rancangan APBD tahun 2022 nanti, akan kami anggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 119 Tahun 2019,” ujar Iskandar. (yr)