Kejati Sulsel Bantah Tudingan Sejumlah Penanganan Perkara Mandek

  • Whatsapp
Kejati Sulsel Bantah Tudingan Sejumlah Penanganan Perkara Mandek

MAKASSAR, UPEKS.co.id —Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, membantah beredarnya data-data penanganan perkara korupsi yang dinilai mandek dan telah beredar baik di media maupun sosial media.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Idil mengatakan, mencermati banyaknya informasi yang beredar terkait data penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajaran Satker 2021, itu semua tidak benar.

Bacaan Lainnya

Idil menerangkan, terkait jumlah maupun kondisi penanganan perkara yang pada pokoknya menyebutkan banyak diantaranya yang tidak berjalan/mandek. Idil pun membeberkan data yang ada di Kejati Sulsel.

Untuk meluruskan kembali fakta terkait jumlah penanganan perkara yang ditangani oleh Kejati Sulsel beserta jajaran, Idil pun kembali merilis capaian kinerja penanganan tindak pidana korupsi untuk tahun 2021.

Idil merinci, jumlah penyelidikan yang ditangani Kejati dan jajaran sebanyak 83 perkara, perkara ditingkatkan ke Penyidikan sebanyak 79 dan jumlah penyidikan yang ditingkatkan ke tahap penuntutan sebanyak 84 perkara.

Kemudian terang Idil, nilai aset dan uang yang merupakan dan atau diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dapat dikuasai kembali dari hasil kegiatan penyelidikan maupun penyidikan sebesar Rp. 29.830.101.527,78.

“Sementara eksekusi badan dilakukan terhadap 98 terpidana. Eksekusi uang pengganti sebesar Rp. 3.928.630.179, ” terang Idil, Jumat (31/12/21).

Menurut Idil bahwa dengan kendala atau hambatan yang ada dan berbeda untuk setiap perkara, tidak  satupun perkara yang ditangani yang tidak berjalan ataupun mandek.

Oleh karenanya lanjut Idil, penanganan perkara secara rutin dan berkala dilakukan supervisi, baik secara internal (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung) maupun eksternal (oleh Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Kejati Sulsel selalu menjunjung prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pemberian informasi kegiatan, khususnya terkait penanganan perkara. Namun tetap berpegang pada batasan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan dan peraturan kelembagaan, ” lanjutnya.

Kejati Sulsel juga beber Idil, tentunya senantiasa menghargai bahkan membutuhkan setiap kritik dan saran dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja. Khususnya dalam pelaksanaan fungsi dan tugas penegakan hukum.

“Namun kritik dan saran tersebut hendaknya dalam koridor norma dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menghindari penggiringan opini yang tidak benar apalagi penyebaran berita yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan, ” bebernya.(Jay)