Kejari Lidik Dugaan Penyimpangan Pembebasan Lahan Industri Persampahan di Makassar

  • Whatsapp
Kejari Lidik Dugaan Penyimpangan Pembebasan Lahan Industri Persampahan di Makassar

MAKASSAR,UPEKS.co.id Kejaksaan Agung (Kejagung) RI saat ini tengah gencar melakukan pemberantasan mafia tanah di Indonesia, termasuk di Makassar. Hal itu pun kemudian ditindaklanjuti oleh Kejari Makassar.

Dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejari Makassar, sejalan dengan apa yang sedang gencarnya Jaksa Agung dilakukan dan memerintahkan jajaran Kejaksaan untuk memberantas mafia tanah.

Bacaan Lainnya

Bidang Intelijen Kejari Makassar saat ini tengah menyelidiki dugaan penyimpangan pembebasan lahan industri persampahan di era Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin (IAS).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Ardiansah Akbar membenarkan adanya penyelidikan dalam dugaan penyimpangan tersebut.

Katanya, kasus yang diduga merugikan negara puluhan miliar itu, kini masih dalam tahap penyelidikan oleh bidang Intelijen Kejari Makassar.

Bahkan sejumlah saksi yang disinyalir mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan proyek pembebasan lahan yang dimaksud juga sudah diambil keterangannya dalam tahap penyelidikan.

“Iya benar penyelidikannya sementara proses perampungan, tidak lama lagi kami limpahkan ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus), pasti kami akan ekspos jika kasusnya sudah naik ke Pidsus,” ucap Ardiansah, Selasa (7/11/21).

Di mana pembebasan lahan tersebut diduga telah menelan anggaran sebesar Rp70 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran, 2012, 2013 dan 2014.

Anggaran tersebut informasinya digunakan membebaskan lahan seluas 11 hektare untuk pembangunan industri persampahan Kota Makassar atau  tempat pengolahan sampah berbasis energi (Waste to Energi) yang berlokasi di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea.

Namun belakangan  diduga kuat terjadi penyimpangan, lantaran lahan bermasalah karena  tidak dapat disertifikatkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Lalu anggaran habis dan lahan yang telah dibayarkan belum  jelas statusnya.

Sehingga diduga kuat dalam pelaksanaan proyek pembebasan lahan yang telah menguras kas daerah Kota Makassar itu, tidak berjalan sesuai harapan karena  adanya dugaan praktik-praktik mafia tanah di dalamnya.

“Kami saat ini tengah menindaklanjuti perintah Jaksa Agung untuk memberantas mafia tanah, terkhusus yang ada di Makassar,” terang Ardiansah.(Jay)