Hamil Duluan Dominasi Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak

  • Whatsapp
Hamil Duluan Dominasi Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak

MAKASSAR, UPEKS.co.id- Institute Community Justice (ICJ) Makassar mencatat terjadi peningkatan angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan selama pandemi.

Data yang dihimpun ICJ dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tahun 2019 sebelum pandemi, angka dispensasi perkawinan anak di Sulsel mencapai 1.997 kasus. Jumlah ini meningkat signifikan saat pandemi melanda di tahun 2020 menjadi 4.086 kasus.

Bacaan Lainnya

Program Manager Pencegahan Perkawinan Anak ICJ Makassar, Wulandani berujar, hamil duluan menjadi alasan yang paling banyak diajukan saat meminta dispensasi kawin.

“Alasannya beragam, tapi paling banyak biasanya karena hamil duluan atau karena sudah melakukan hubungan suami istri,” ungkap Dani, sapaan akrabnya.

Selain itu, lanjut Dani, hasil penelitian yang dihimpun oleh ICJ menyatakan, alasan lain disebabkan karena faktor kultur dan ekonomi.

“Terkadang orang tua menganggap anaknya menjadi beban ekonomi, sehingga ketika ada yang melamar, dianggap sebagai peralihan beban. Faktor budaya juga mempengaruhi. Ada beberapa orang yang mempercayai bahwa ketika menolak lamaran tiga kali, maka dianggap sebagai pamali,” bebernya.

“Ini yang menjadi tantangan kita untuk mencegah. Bukan perkawinannya yang dicegah, tapi ditunda dulu sampai si anak berusia 19 tahun,” imbuh Dani.

Ketua ICJ Makassar, Waridah menyebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga disebutkan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Dengan ini, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Perubahan undnag-undang ini juga memungkinkan adanya dispensasi, yaitu permohonan dari orang tua pihak pria atau wanita kepada pengadilan untuk menikahkan anak mereka yang di bawah 19 tahun. Namun, dispensasi di dalam undang-undang perubahan ini lebih diperketat.

Kata Waridah, pengajuan dispensasi kawin itu harus memperoleh rekomendasi dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), setelah itu, dilakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada anak serta pemeriksaan kondisi keluarga.

“Rekomendasi itulah yang dibawa ke pengadilan, nanti pengadilan yang berhak menentukan apakah dia boleh menikah atau tidak,” jelasnya.

Selama satu tahun terakhir, ICJ Makassar telah melakukan pendampingan dan advokasi kebijakan terkait perkawinan anak di Sulsel.

Beberapa hasil yang dicapai antara lain melakukan pendampingan di wilayah piloting yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan 8 kabupaten/kota. Kemudian, ICJ Makassar menginisiasi terbentuknya Koalisi Stop Perkawinan Anak di Sulsel.

“Dalam koalisi ini tergabung multistakeholder, seperti DP3ADALDUK-KB Provinsi Sulawesi Selatan, DP3A Kota Makassar, CSO, media, aktivis, organisasi keagamaan serta kelompok masyarakat lainnya,” urainya.

Pada tahun 2021, ICJ juga mendorong lahirnya Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak (FORKOM PPA) di Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone yang melibatkan forum anak, serta menyusun silabus penyusunan Peraturan Desa Pencegahan Perkawinan Anak (Perdes PPA) yang telah melalui uji coba dan menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun Perdes tentang pencegahan perkawinan anak. (Rasak).