BPJS Kesehatan Optimalkan Komunikasi Strategis bersama Pemangku Kepentingan

  • Whatsapp
BPJS Kesehatan Optimalkan Komunikasi Strategis bersama Pemangku Kepentingan

 

Luwu Utara, upeks.co.id – BPJS Kesehatan Cabang Palopo bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan stakeholder lainnya, duduk bersama dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama, Kamis (11/11). Pertemuan khusus yang diselenggarakan secara rutin ini adalah upaya untuk menyamakan pemahaman dan menguatkan strategi dalam menyukseskan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Bacaan Lainnya

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS sampai saat ini. Tidak dapat dipungkiri, pemerintah daerah memang mengambil peranan penting dan sebagai pemangku kepentingan utama dalam rangka menyukseskan terselenggaranya Program JKN-KIS,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Harbu Hakim.

Adapun salah satu yang menjadi bahan diskusi dalam kegiatan tersebut adalah terkait aparatur desa yang belum terdaftar dalam segmen kepesertaan Kepala dan Perangkat Desa (KP Desa) karena masih terdaftar dalam segmen kepesertaan Penerima Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Terkait hal tersebut, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani memberikan arahan secara langsung dalam forum.

“Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar dapat saling berkoordinasi, sehingga aparat desa yang masih terdaftar sebagai PBI-JK atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar segera dinonaktifkan dan dialihkan ke segmen KP Desa, sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Indah.

Berdasarkan data per tanggal 29 Oktober 2021, kepesertaan Program JKN-KIS di Kabupaten Luwu Utara telah mencapai 79,30% atau sebanyak 261.463 jiwa dari jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Utara, sehingga terdapat sekitar 29,70% atau 68.000 jiwa yang belum terdaftar ke dalam Program JKN-KIS. (nf/va)