BPJS Kesehatan Kendari Perkuat Upaya Perluasan Peserta JKN-KIS

  • Whatsapp
BPJS Kesehatan Kendari Perkuat Upaya Perluasan Peserta JKN-KIS

Bacaan Lainnya

 

Kendari, upeks.co.id – BPJS Kesehatan Cabang Kendari menggandeng Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Koperasi Provinsi Sulawesi dalam kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan untuk memperkuat sinergi bersama dalam mengenai bantuan hukum dalam hal penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kamis (25/11).

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang Wilayah Sulselbaltramal, Diah Eka Rini menyampaikan bahwa lebih dari 700 badan usaha telah terdaftar dan patuh dalam kepesertaannya Program JKN-KIS. Oleh karena itu diharapkan proses penyandingan data senantiasa dilakukan.

“Diharapkan ada proses penyandingan data antara BPJS Kesehatan dengan Disnakertrans terkait data jumlah badan usaha di wilayah Sulawesi Tenggara mengingat perluasan peserta dan kepatuhan sangat terdampak dengan adanya pandemi yang terjadi. Kantor Cabang BPJS Kesehatan di wilayah Sulawesi Tenggara diharapkan lebih giat menyebarluaskan media informasi yang ada pada asosiasi-asosiasi terkait dan menyampaikan kepada setiap badan usaha untuk wajib melaporkan apabila telah berhenti beroperasi,” tutur Diah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sarjono Turin menyampaikan bahwa ditandatanganinya PKS antara kedua instansi adalah sebuah bentuk kontribusi bagi pembangunan negeri. Diharapkan adanya kerja sama ini meningkatkan kinerja dan hubungan baik antara kedua isnstansi.

“Kejaksaan Negeri Sulawesi Tenggara telah menyediakan pos pelayanan hukum terpadu untuk BPJS Kesehatan dalam melakukan pendampingan baik litigasi maupun non litigasi. Kami berharap ada tindak lanjut dari kegiatan ini sehingga sinergitas tetap terjaga,” ucap Sarjono.

Forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Badan DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, beserta Perwakilan dari APINDO Sultra dan Serikat Pekerja Sultra.