BPJS Kesehatan Ambon Gandeng RS Sosialisasikan Aturan Denda Pelayanan ke Peserta JKN-KIS

  • Whatsapp
BPJS Kesehatan Ambon Gandeng RS Sosialisasikan Aturan Denda Pelayanan ke Peserta JKN-KIS

 

Bacaan Lainnya

Ambon, upeks.co.id – Dalam rangka memberikan informasi terkait denda pelayanan bagi peserta JKN-KIS akibat terlambat membayar iuran, BPJS Kesehatan Cabang Ambon melakukan kegiatan sosialisasi terhadap seluruh perwakilan rumah sakit se-Provinsi Maluku, Rabu (03/11). Hadir dalam kesempatan tersebut secara daring, petugas Pemberian Informasi dan Pelayanan Pengaduan (PIPP) RS dan petugas V-Claim RS.

“Kami mengundang perwakilan dari rumah sakit sebagai upaya untuk melakukan penyegaran informasi mengenai monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran denda pelayanan akibat keterlambatan pembayaran iuran JKN-KIS. Kami mendapati di lapangan, masih ada peserta yang kurang memahami bagaimana caranya untuk melakukan pembayaran denda pelayanan tersebut.  Sebagai garda terdepan di rumah sakit, kami berharap petugas PIPP dan V-Claim mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut sehingga bisa memberikan informasi kepada peserta yang bingung atau tidak tahu,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan.

Dalam kegiatan tersebut dibahas mengenai status kepesertaan, mekanisme pembayaran iuran JKN-KIS maupun pembayaran denda pelayanan akibat keterlambatan pembayaran iuran, batas waktu pembayaran dilakukan, dan beberapa contoh kasus yang terjadi di lapangan.

“Sesuai dengan regulasi, peserta dan/atau pemberi kerja yang tidak membayar Iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan peserta diberhentikan semenjak tanggal 1 bulan berikutnya. Jika dalam waktu empat puluh lima hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta dimaksud mengalami pelayanan kesehatan rawat inap, maka wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan. Informasi mengenai denda pelayanan tersebut, perlu diberikan kepada peserta secara jelas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Dengan pemberian informasi yang baik, jelas, dan akurat,  akan membuat peserta bisa menerima dengan baik,” papar Mondang.

Perwakilan RSUD Piru, Petrick Samuel Manupassa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, ada kendala yang ia hadapi di lapangan. Misalnya, keluarga pasien sudah mengetahui ada tunggakan namun belum mengetahui jumlah dan bulan tertunggaknya.

“Ini membuat mereka kadang merasa keberatan untuk membayar denda pelayanan. Saran dari kami, mohon nantinya bukan hanya terlihat nominal denda pelayanannya saja namun juga jumlah dan lamanya tunggakan,” ujar Petrick. (yr)